Karena Komentar Reuni 212, Anggota Bawaslu Dilaporkan ke DKPP

Merdeka.com - Presidium Nasional Jaringan Advokat Penjaga NKRI (Japri) Abdul Fakhridz Al Donggowi melaporkan Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo dan Anggota Bawaslu DKI Jakarta, Puadi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemiliu (DKPP) di Bawaslu, Jakarta Pusat.

Dalam laporannya, Abdul menjelaskan, adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan Dewi dan Puadi.

"Perbuatan yang kami laporkan itu adalah terkait dengan reuni 212. Setelah aksi itu berlangsung, muncul pernyataan Bapak Puadi maupun Ibu Ratna yang menyampaikan bahwa dalam aksi 212 tidak ada pelanggaran pemilu," kata Abdul di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Abdul menjelaskan, mereka hanya menyaksikan dari televisi dan langsung memberikan statemen bahwa tidak ada pelanggaran pemilu yang dilakukan dalam gerakan reuni 212. Padahal dia mengklaim acara tersebut berpotensi jadi laporan atau aduan masyarakat.

"Seharusnya mereka baik cara individu maupun secara kelembagaan tanpa melakukan verifikasi secara cermat lebih awal, mereka tidak etis untuk memberikan pernyataan pers terkait ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu," papar Abdul.

Abdul menjelaskan, Dewi dan Puadi diduga melanggar kode etik tentang perilaku penyelenggara pemilu pada pasal 9, 11, dan 15. Pihaknya pun membawa bukti yaitu artikel dari media dan satu saksi.

"Salah satu poin yaitu poin 15 huruf F itu dalam melaksanakan prinsip dalam melaksanakan tugas penyelenggara Pemilu itu harus profesional dalam bersikap dan bertindak," ungkap Abdul.

Sebab itu, pihaknya melaporkan ke DKPP agar mereka berdua dipanggil serta diperiksa. Dan meminta agar pihak Bawaslu bertindak adil.

"Kami minta DKPP untuk tegas dalam memeriksa dan mengambil keputusan terkait dengan pengaduan ini," tegas Abdul.

Dihubungi terpisah, Puadi menjelaskan, sebagai penyelanggara pemilu menjelaskan keterangannya berdasarkan pada aturan yang ada. Karena itu jika ada pihak yang keberatan, Puadi serahkan semuanya pada UU.

"Sebagai penyelenggara segala tindakan dan keterangan yang saya sampaikan selalu didasarkan pada aturan yang ada. Kalau ada pihak yang keberatan UU sudah menyediakan salurannya," paparnya.

Diketahui sebelumnya anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjelaskan, tidak ada unsur pelanggaran dari Reuni Akbar Mujahid 212. Unsur tersebut kata Dewi dilihat dari pematauan dan pengamatan di televisi.

"Saya juga tadi memantau dari televisi. Hasil pantauan saya, saya tidak menemukan adanya unsur kampanye. Karena Prabowo yang diberi kesempatan untuk berpidato juga tidak menyampaikan hal yang berkaitan dengan kampanye," kata Ratna kepada wartawan, Minggu (2/12). (mdk/rnd)