Kasak kusuk seputar bongkar pasang kabinet kerja jilid 2

Merdeka.com - Agustus 2015, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk pertama kalinya melakukan bongkar pasang kabinet kerja. Beberapa nama 'ditendang' keluar kabinet, ada pula yang dipindah posisi ke kementerian lain.Saat itu Jokowi-JK lebih banyak melakukan perombakan di struktur menteri-menteri bidang ekonomi.

Dalam reshuffle jilid satu, Pramono Anung jadi seskab gantikan Andi Widjajanto, Luhut Panjaitan jadi Menko Polhukam gantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Indroyono Soesilo dicopot dari Menko Kemaritiman digantikan Rizal Ramli. Menko Perekonomian Sofyan Djalil digeser oleh Darmin Nasution. Sofyan menjadi kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago yang dicopot. Thomas Lembong masuk jadi menteri Perdagangan gantikan Rachmat Gobel.

Sebulan berselang, tepatnya September 2015, isu bakal dirombaknya lagi kabinet kerja kembali berhembus. Merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN), yang semula berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), disebut-sebut berperan mengubah konstalasi politik dalam kabinet Jokowi-JK. Apalagi Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir tiba-tiba menyambangi kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun dia menampik membicarakan masalah reshuffle. "Kalau sekarang belum ada di pemerintahan, ya bagaimana bisa memberikan masukan-masukan," ujar Soetrisno.

Sumber menyebutkan, reshuffle jilid dua akan segera dilakukan dalam waktu dekat oleh pemerintahan Jokowi-JK. Dalam reshuffle ini, PAN diisukan mendapat jabatan menteri. Informasi yang diperoleh, minimal dua kursi akan didapatkan PAN di reshuffle jilid II ini. Namun tidak disebutkan posisi apa yang akan didapatkan PAN nantinya.

"Paling cepat bulan ini, paling lambat akhir tahun nanti (reshuffle jilid II)," kata dia.

Saat dikonfirmasi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana pemerintah melakukan rombak kabinet atau reshuffle jilid II. Bahkan, rencana perombakan kabinet kerja untuk kedua kalinya sama sekali belum dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo, pun dengan jajaran menteri-menteri kabinet.

"Belum. Belum pernah dibicarakan sama sekali," ucap JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/10).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menuturkan hal sama. Dia belum mengetahui rencana perombakan kabinet. "Enggak tahu," kata Pram di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Pram menegaskan, tidak memiliki wewenang dalam hal apapun terkait rombak kabinet. "Itu kewenangan sepenuhnya presiden, presiden dan wapres," imbuh Pram.

Merdeka.com mencatat kasak kusuk seputar isu reshuffle jilid II yang bakal dilakukan Jokowi. Berikut paparannya.

Menteri sibuk mondar mandir istana

Di tengah makin kencangnya kabar reshufle kabinet, menteri-menteri juga rajin sowan ke Istana Kepresidenan ataupun ke Kantor Wakil Presiden. Senin (19/10) tampak Jaksa Agung M Prasetyo diam-diam menghadap Presiden Jokowi, kemudian menyambangi Wapres JK. Kehadiran dan kepergiannya yang terkesan menghindari awak media ini menimbulkan tanda tanya besar terkait isi pembicaraan antara M Prasetyo dengan Presiden Jokowi dan Wapres JK.

Hari ini, Selasa (20/10), sejumlah menteri kembali mendatangi kantor Presiden dan Wapres. Padahal tidak ada di jadwal presiden maupun wapres untuk bertemu menteri. Di komplek Istana Kepresidenan, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said datang menghadap.

Di kantor Wapres JK, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said turut serta dalam rapat bersama PLN. Namun hingga rapat usai keduanya tak nampak keluar. Tak lama kemudian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung bergegas menuju kantor wapres. Tanpa berkomentar, Pram langsung menuju ruangan Wapres JK sekitar pukul 14.00 WIB. Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyusul Pramono. Dia juga enggan memberi keterangan apapun mengenai alasannya berkunjung ke kantor wapres. 

Beberapa saat kemudian, menteri-menteri ekonomi keluar dari kantor wapres. Antara lain Kepala BKPM Franky Sibarani, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Seskab Pramono Anung. Kepala BKPM Franky Sibarani yang semula berbatik, saat keluar kantor wapres sudah mengenakan jas lengkap dan langsung menuju Komplek Istana Kepresidenan melalui pintu penghubung kantor wapres dan Istana Kepresidenan.

PAN sebut serahkan lima nama calon menteri

Politikus PAN Muslim Ayub menyatakan bahwa pihaknya sudah menyerahkan nama calon menteri ke Jokowi. "Enggak mungkinlah kita mengusulkan tanpa diminta, malu lah. Karena diminta itulah, maka kami usulkan beberapa nama," ungkap Muslim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/10) kemarin.

Namun, Ketua Umum PAN Zulfkli Hazan mempertanyakan kembali kebenaran kabar tersebut. PAN tidak akan mencampuri urusan reshuffle kabinet karena hak prerogatif presiden. "Kata siapa? Tidak ada," ujar Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10).

Enggan berkomentar lebih jauh, Ketua MPR ini justru meminta wartawan menanyakan itu pada Presiden Jokowi. "Tanya sama dia," jawabnya ketus

Jaksa Agung Prasetyo diisukan dicopot

Jaksa Agung M Prasetyo mendadak dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Senin (19/10) kemarin. Dikabarkan, Prasetyo dipanggil Jokowi untuk membicarakan rotasi jabatan di internal Kejaksaan Agung (Kejagung).

M Prasetyo tampak mengenakan kemeja putih celana panjang hitam saat tiba dari Komplek Istana Kepresidenan. Prasetyo tiba di kantor wapres sekitar pukul 12.00 WIB. Namun, M Prasetyo keluar melalui pintu belakang sekitar pukul 12.30 WIB. Entah apa alasannya, Jaksa Agung seolah ingin menghindari wartawan yang sudah menunggunya di pintu depan.

Dikonfirmasi hal itu, Prasetyo membantah jika pertemuannya membahas persoalan yang besar. Dia berdalih kedatangannya hanya bentuk rutinitas pertemuan antara pimpinan lembaga dengan presiden.

"Rutin antara presiden dan wapres, saya rasa bukan hanya Jaksa Agung dan bukan hanya kali ini," kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (20/10).

Pada pertemuan itu, Prasetyo menjelaskan ada beberapa hal yang disampaikan ke Jokowi. Di antaranya, penanganan kasus tindak pidana korupsi yang belum dirampungkan oleh pihak Kejagung.

"Laporkan itu, banyak sekali hambatannya, tiap yang ditentukan tersangka bahkan saat mengajukan penggeledahan dijadikan praperadilan," terangnya.

NasDem siap jatahnya dikurangi, Hanura menolak

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR Johnny G Plate menyerahkan sepenuhnya pada Presiden Jokowi jika akan melakukan reshuffle jilid II. Bahkan Johny menegaskan partainya tak masalah jika Presiden Jokowi berkehendak mengurangi satu kursi. 

"Tapi prinsip dasarnya kita mengurangi, menambah. Kalau kurang kami memang tanpa syarat. Kalau tambah jangan ada yang protes karena memang ini tidak memberikan syarat untuk nambah," kata Johnny di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).

Sekretaris Fraksi Hanura DPR Dadang Rusdiana menegaskan pihaknya tak terima pos menteri di kabinet digeser oleh PAN yang baru saja masuk pemerintahan. Menurut dia, tidak elok jika PAN yang baru masuk kabinet lalu menggeser pos menteri dari partai yang sudah mendukung lebih dulu pemerintahan Jokowi-JK.

"Ya nggak bisa dong kalau geser menteri sesama partai, nggak elok itu," kata Dadang saat dihubungi merdeka.com, Senin (7/9).

Jokowi bikin poros baru

Bendahara Umum Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo menduga Presiden Joko Widodo sedang membangun kekuatan politik baru. Kekuatan politik baru itu diawali dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam lingkaran kekuasaan.

"Saya lihat Jokowi sedang bangun poros baru. Awalnya pelan-pelan ajak PAN gabung dengan pemerintah, nanti bisa saja partai lain (di Koalisi Merah Putih) diajak," kata Pria yang kerap disapa Bamsoet ini dalam diskusi bertajuk 'setahun nawacita' di Cikini, Jakarta, Sabtu (17/10).

Dalam pandangannya, keinginan Jokowi membangun sebuah kekuatan baru karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah mulai gerah dengan partai pendukungnya yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sebab, kata dia, KIH terlalu banyak menuntut.

"Nanti tidak tergantung ke Teuku Umar (Rumah Ketum PDIP), ninggalin Gondangdia Kantor DPP NasDem)" katanya. (mdk/noe)