Kasus Atut tak halangi Ratu Tatu ingin jadi ketua Golkar Banten
Merdeka.com - Meski dua saudaranya menjadi tahanan KPK dalam kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar, Ratu Tatu Chasanah menegaskan tetap berniat menjadi Ketua DPD Golkar Banten. Adik Ratu Atut Chosiyah itu menegaskan akan mengikuti mekanisme Musdalub.
"Buat saya tidak persoalan. Masalah lain di organisasi tidak perlu disambung-sambungkan," kata Tatu di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (27/12).
Terkait suara-suara penolakan terhadap dirinya, Tatu menilai hal itu bukan bentuk penjegalan. "Itu hak kader. Kita lalui semua mekanisme. Saya ketua harian, pengen memajukan Golkar," ujarnya sambil menyatakan sudah menyiapkan diri secara lahir batin untuk memimpin Partai Golkar di Banten.
-
Bagaimana tanggapan Kartika Putri terhadap hujatan? Ia juga mengizinkan siapa pun yang ingin menghina atau mencibirnya terkait pernyataannya tersebut. Namun, ia dengan tegas meminta agar orang tidak mengolok-olok kegiatan mengaji.
-
Siapa yang mengkritik pernyataan Kartika Putri? Pernyataan kontroversialnya tentang mengaji menyebabkan dia menjadi sasaran cibiran netizen.
-
Siapa yang menolak dinasti politik? Abu Bakar pun turut menolak secara tegas konsep dinasti politik. Hal ini terlihat dari ungkapan Abu Bakar menjelang wafatnya.
-
Apa pernyataan kontroversial Kartika Putri? Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Kartika Putri menjadi viral karena mengusulkan ide adanya adu mengaji antara calon presiden (capres).
-
Siapa yang mengkritik Kartika Putri? Kartika dan Habib Usman langsung mendapat kritik pedas dari netizen yang menyatakan mereka terlalu banyak mengeluarkan komentar tidak pantas saat sedang beribadah.
-
Kenapa Tapera diprotes? Penolakan terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih mewarnai ruang-ruang publik sejak Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera ditetapkan pada 20 Mei 2024 lalu. Kebijakan ini mendapat penolakan keras dari kalangan pekerja karena penghasilan mereka akan kena potongan tambahan 2,5 persen.
Di tempat yang sama, kandidat lainnya, Tubagus Iman Aryadi menyatakan optimistis akan terpilih menjadi ketua. Namun dia enggan mengungkapkan telah mendapat dukungan dari siapa saja. "Saya kira rahasia. Kita optimistis. Apa yang saya lakukan mudah-mudahan membuahkan hasil," ujarnya.
Wali Kota Cilegon ini menyatakan enggan menanggapi apakah rakyat Banten sudah tidak mau dipimpin oleh dinasti Atut lagi. "Itu perlu diwawancara langsung kepada masyarakat. Tentu tendensius dan subyektif karena saya kandidat. Tanyakan langsung ke masyarakat," ujarnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu mengakui Airin tak memperoleh restu DPP dalam pencalonan sebagai bakal calon Gubernur di Pilkada Banten
Baca SelengkapnyaMeski Airin telah mendapat rekomendasi PDIP, Tatu menegaskan adik iparnya itu bukan berarti pindah partai.
Baca SelengkapnyaPenampilan eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah disorot saat hadiri pelantikan anggota DPRD Banten pasca bebas dari penjara.
Baca SelengkapnyaAtut perdana menggunakan hak pilihnya setelah keluar penjara pada tahun 2022 terkait kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaSejumlah anggota keluarga mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah ikut berkompetisi di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasto kemudian berbicara soal calon Kepala Daerah yang diusung dengan membendung koalisi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menilai tak ada pelanggaran yang dilakukan Satpol PP Garut yang menyatakan dukungan kepada Gibran.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan bahwa pencalonan Airin sempat menjadi dinamika di internal partai berlambang pohon beringin.
Baca SelengkapnyaDudung kemudian mempertanyakan Megawati, yang tidak menyinggung ketidaknetralan Badan Intelijen Negara atau BIN.
Baca SelengkapnyaMenurut Yandri, selama ini tidak ada tokoh yang berani muncul lantaran dikuasai oleh keluarga mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, apabila demokrasi sudah berjalan sesuai amanah tidak ada kasus intimidasi dan peretasan dialami budayawan Butet.
Baca SelengkapnyaKeputusan itu diambil setelah dilakukan rapat pleno yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Garut.
Baca Selengkapnya