Kasus Edhy Prabowo Dinilai Membuka Peluang Reshuffle Kabinet

Merdeka.com - Mundurnya Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan karena kasus suap membuka peluang reshuffle kabinet.

Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menilai, reshuffle tidak bisa dihindarkan karena ada kursi yang kosong. Apalagi periode kedua Presiden Joko Widodo masih tahap awal.

"Kejadian ini bisa jadi membuka peluang terjadinya reshuffle kabinet Jokowi, dan jelas dengan kosongnya kursi menteri maka reshuffle tidak dapat dihindarkan pasti terjadi apalagi saat ini masih di tahap awal pemerintahan Jokowi periode kedua ini bekerja," ujar Aisah kepada wartawan, Kamis (26/11).

Namun, Aisah melihat Presiden Jokowi tidak akan langsung mereshuffle hanya karena satu kasus. Perombakan kabinet diprediksi tidak terjadi dalam waktu yang dekat.

"Reshuffle membutuhkan waktu, apalagi di tengah masih dijalankannya praktik politik dagang sapi untuk menentukan posisi partai di dalam kabinet dan dukungan partai terhadap pemerintah," kata Aisah.

Presiden memiliki waktu untuk mengevaluasi para menteri kabinetnya. Selain perlu pembicaraan politik antara presiden dan elite partai.

Aisah menilai, ada peluang besar reshuffle tidak hanya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Edhy Prabowo.

"Karena berpeluang besar reshuffle tidak hanya dilakukan untuk menempatkan pengganti Edhy Prabowo tetapi juga mengganti menteri lain yang dianggap kerjanya tidak efektif," kata dia.

Gerindra Tak Dilepas

Aisah menilai, karena bakal terjadi perombakan, bisa saja Gerindra tak lagi mengisi kursi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kader Gerindra berpeluang mengisi kursi menteri lain.

"Bisa jadi pengganti menteri KKP bukan dari Gerindra, tetapi ada peluang besar kader Gerindra akan mengisi ruang lain di dalam kabinet," kata Aisah.

Sebab, Gerindra memiliki kursi terbanyak ketiga di DPR sangat penting dan mempengaruhi pemerintahan Presiden Jokowi. Melihat kabinet yang gemuk bagi-bagi jatah partai, diprediksi Gerindra tidak akan dilepaskan.

"Gerindra, masuk ke dalam koalisi untuk mendapatkan dukungan kuat bagi pemerintahan; maka Gerindra tak akan dilepaskan dan tetap mendapatkan kursi di kabinet," jelasnya.