Kasus Korupsi Dua Menteri Jokowi Dinilai Menurunkan Kepercayaan Terhadap Parpol

Merdeka.com - Pengamat Politik dari Universitas Brawijaya Malang Wawan Sobari mengatakan bahwa kasus korupsi dua menteri dalam beberapa waktu terakhir, semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja partai politik.

Menurut Wawan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan banyak lembaga terhadap kinerja lembaga demokrasi, posisi partai politik selalu berada di tingkat bawah, yang menandakan bahwa publik tidak puas.

"Saya menilai, dengan adanya kasus ini, memperparah kepercayaan publik terhadap partai politik," ujar Wawan dilansir Antara, Minggu (6/12).

Sebagai catatan, pada akhir November 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo usai melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Edhy diduga menerima suap senilai Rp9,8 miliar.

Edhy sebelumnya merupakan Anggota Dewan Pembina, dan Wakil Ketua Umum Bidang Perekonomian Partai Gerindra. Total kekayaan Edhy, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp7,4 miliar.

Setelah itu pada awal Desember 2020, KPK juga menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka, karena diduga menerima suap senilai Rp17 miliar, yang merupakan "fee" dari pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19.

Juliari merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum. Total kekayaan Juliari berdasar LHKPN, disebutkan mencapai Rp47 miliar.

Wawan menjelaskan, partai politik merupakan asal usul kekuasaan. Partai politik memiliki kewenangan untuk mencalonkan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan lainnya. Sehingga, tanggung jawab partai politik sesungguhnya cukup besar.

Namun, lanjut Wawan, dengan adanya kasus korupsi yang menjerat elite partai politik menjadi bukti bahwa ada oknum-oknum di partai politik yang tidak bisa menjaga amanah, dan menjalankan tanggung jawab.

"Partai politik tidak menjaga amanah itu, amanah itu adalah tanggung jawab, dan akuntabilitas, itu kemudian tidak dipenuhi oleh parpol, lihat saja masyarakat semakin tidak percaya terhadap kinerja parpol," tutur Wawan.