Kasus Setnov, parpol pendukung pemerintah wacanakan Pansus Freeport
Merdeka.com - Polemik kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto terus bergulir di gedung parlemen. Setelah ramai-ramai mendesak Setya Novanto mundur dari kursi Ketua DPR, sejumlah politisi yang tergabung dalam Kerjasama Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP3) menggulirkan wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus ini.
Empat anggota DPR yakni Taufiqulhadi dari Partai NasDem, politikus PDIP Andian Napitupulu, politikus Hanura Inaz Nasrullah, serta politikus PKB Arifin Hakim Toha. Keempatnya siap mendorong terbentuknya Pansus Freeport jika MKD 'masuk angin'.
"Kalau MKD tidak proses seperti yang diharapkan, kami dorong Pansus Freeport," kata Taufiqulhadi di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11).
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang pecat Jokowi? Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Jakarta.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa saja yang dipecat selain Jokowi? Selain Jokowi, Gibran, dan Bobby, terdapat 27 kader lain yang juga menerima sanksi berupa pemecatan. Keputusan ini menunjukkan bahwa tindakan tegas diambil terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran.
Menurut Taufiqulhadi, pembentukan Pansus Freeport bertujuan meminta keterangan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rekaman percakapan loby perpanjangan kontrak di Freeport.
Alasan lain, Pansus Freeport dibentuk lantaran sejumlah anggota DPR merasa geram atas sikap Freeport yang melobi pimpinan lembaga negara. "Kami tidak suka dengan sikap Freeport melobi pimpinan di Indonesia," ujarnya.
Taufiqulhadi meminta Setya Novanto juga mengambil sikap atas skandal yang menyeret namanya. Jika merasa dirugikan, lanjut dia, Setya Novanto seharusnya melaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke polisi. "Nanti kan proses hukum berjalan di sana," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Sangap, Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi memajukan dan mensejaherakan rakyat.
Baca SelengkapnyaDia pun menuding peranan TNI/Polri hingga aparatur sipil negara.
Baca SelengkapnyaKPK belum mengumumkan secara resmi status tersangka Hasto.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta Partai NasDem dan Surya Paloh jangan playing victim atau merasa jadi korban.
Baca SelengkapnyaBawaslu telah menyatakan agenda yang digelar 19 November lalu itu masuk sebagai temuan pelanggaran.
Baca SelengkapnyaPSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.
Baca SelengkapnyaWilly mengatakan, tak dipungkiri Anies Baswedan saat ini banyak dilirik oleh partai politik (parpol).
Baca SelengkapnyaDia menilai pemeriksaan staf Hasto tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca SelengkapnyaNasDem menilai PDIP tidak konsisten karena telah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR.
Baca SelengkapnyaGrace menegaskan, pengusungan Bobby tak hanya berasal dari parpol yang tergabung di KIM.
Baca SelengkapnyaPDIP meminta Bobby mengembalikan KTA PDIP karena memutuskan mendukung pasangan capres-cawapres, Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya