Ke Istana, Fadli Zon bakal tanya sikap Jokowi soal revisi UU KPK

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Pimpinan DPR untuk rapat konsultasi di Istana Negara siang nanti. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku, memang banyak penolakan-penolakan terhadap revisi UU KPK.

Oleh karena itu, pihaknya akan menanyakan apa kemauan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo terhadap revisi UU tersebut. "Ya saya sebagai pimpinan DPR, kita juga mendengar maunya apa (Presiden Jokowi), apa terus membahas ini atau tidak. Kita ingin ada kejelasan," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/2).

Dia menambahkan, penolakan-penolakan terhadap revisi UU KPK tidak hanya datang dari Partai Gerindra. Melainkan datang juga dari Partai Demokrat dan PKS.

Tak hanya itu, tegas dia, pimpinan KPK dengan tegas juga menolak dilakukan revisi UU KPK. Bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo mengancam mundur dari jabatannya bila pembahasan revisi UU KPK tetap dilanjutkan.

"Apakah di DPR satu suara atau beda, musyawarah atau voting saya kira nanti mekanisme di DPR. Sebenarnya sikap pemerintah maunya apa? Sejak awal revisi itu bukan dari DPR tapi kepentingan pemerintah. Termasuk Tax Amnesty," jelas Fadli.

Dengan demikian, lanjut dia, Presiden Jokowi harus mengambil sikap tegas terhadap revisi UU KPK. Jangan sampai pemerintah membuat bingung banyak kalangan. "Kalau saya pribadi batalkan aja revisi UU KPK," tandasnya.

Untuk diketahui, ada tiga fraksi yang menolak tegas revisi UU KPK. Yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PKS. Sedangkan 7 fraksi seperti PDIP, NasDem, PKB, Golkar dan lainnya mendukung revisi UU KPK tetap dilanjutkan.