Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ke Pansel, DPR pertanyakan sistem rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu

Ke Pansel, DPR pertanyakan sistem rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu Komisi II rapat dengan Pansel KPU Bawaslu. ©2017 Merdeka.com/renald ghiffari

Merdeka.com - Komisi II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siang ini. Dalam rapat ini, Komisi II mempertanyakan proses dan mekanisme seleksi yang dilakukan Pansel hingga akhirnya memilih 14 calon anggota KPU dan 10 anggota Bawaslu.

Adapun Pansel KPU dan Bawaslu yang hadir di antaranya, Ramlan Subakti, Soedarmo, Harjono, Valina, Betti Alisjahbana, Nicolas TB Harjanto dan Komaruddin Hidayat.

Anggota Komisi II Fraksi PAN Yandri Susanto mempertanyakan dasar penilaian Pansel soal tidak lolosnya seluruh anggota Bawaslu petahana, termasuk Muhammad Bagus. Sementara, Pansel meloloskan seluruh anggota KPU petahana untuk kembali menjabat.

"Kalau semua anggota KPU petahana lolos dalam seleksinya namun mengapa semua anggota Bawaslu petahana tidak ada yang lolos padahal mereka paham soal kepemiluan," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/3).

Tidak lolosnya seluruh anggota Bawaslu petahana itu, kata Yandri, sama saja memvonis lembaga tersebut gagal menjalankan tugasnya. Yandri pun menilai banyak kejanggalan dalam proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu baru.

"Ini menimbulkan gejolak memvonis Pansel tidak objektif, masa Ketua Bawaslu tidak lolos. Di tahap mana tidak lolos Pak. Ketua Bawaslu tugas udah terpublish Pak, Pansel memvonis Bawaslu gagal total," tegasnya.

Padahal, sejauh ini kinerja komisioner Bawaslu petahana dinilai cukup baik. Bahkan, Bawaslu dianggap sudah menguasai teknis kepemiluan serta mampu membangun sinergitas dengan DPR khususnya Komisi II DPR.

Untuk itu, Komisi II meminta penjelasan Pansel menyangkut keputusan tidak meloloskan anggota Bawaslu petahana.

"Nah ini penting enggak apa-apa sampaikan tahap mana mereka tidak lolos dan tidak cakap. Bawaslu itu sudah hatam, laporan mereka bagus-bagus kok. Saya setuju kalau tidak cakap tidak dipilih, tapi ini pertanyaan publik," ujar Yandri.

Sementara, Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily menambahkan, pihaknya meminta penjelasan soal sejumlah tes dan parameter yang digunakan Pansel terhadap calon-calon anggota KPU dan Bawaslu.

"Ekspektasi saya bagaimana tes psikologi dan ada scorenya seperti apa. Supaya tidak ada kecurigaan dalam proses seleksi tersebut sistem score seperti apa," ungkapnya.

"Saya bukan ahli psikolog tapi biasa melihat orang melakukan seleksi. Para akademisi tentu bisa menyampaikan kepada kami bagaimana proses-proses itu," sambung Ace.

Wasekjen Partai Golkar ini menyebut apabila Pansel bisa memaparkan parameter yang dipakai untuk menyeleksi calon anggota KPU dan Bawaslu dengan jelas, otomatis kecurigaan publik akan hilang.

"Kalau saja ada parameter yang bisa dipertanggungjawabkan dan kami dijelaskan maka publik bisa menilai jangan sampai kami tidak dijelaskan hal-hal semacam itu," pungkasnya.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Tetapkan 668 Orang Masuk DCT DPD RI pada Pemilu 2024
KPU Tetapkan 668 Orang Masuk DCT DPD RI pada Pemilu 2024

KPU RI menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD RI sebanyak 668 orang

Baca Selengkapnya
VIDEO: Arteria PDIP Emosi KPU Alami Kemunduran
VIDEO: Arteria PDIP Emosi KPU Alami Kemunduran "Konyol Kamu, Berhenti Jadi Komisioner"

Dalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu

Baca Selengkapnya
Mantan Hakim MK Bersaksi di Sengketa Pileg 2024, Ungkit Gagal Jadi Komisioner KPU karena Tak Punya Beking Parpol
Mantan Hakim MK Bersaksi di Sengketa Pileg 2024, Ungkit Gagal Jadi Komisioner KPU karena Tak Punya Beking Parpol

Mantan Hakim MK Aswanto mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan hakim MK terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 dari kaca mata sebagai saksi.

Baca Selengkapnya
7 Capim dan 4 Calon Dewas KPK Langsung Gugur di Tahap Seleksi Tes Tertulis
7 Capim dan 4 Calon Dewas KPK Langsung Gugur di Tahap Seleksi Tes Tertulis

Menurutnya, para peserta yang gagal tidak menyampaikan alasan dari ketidakhadiran mereka saat tes tertulis.

Baca Selengkapnya
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Dinilai Sepi Peminat, ICW Beberkan Alasannya
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Dinilai Sepi Peminat, ICW Beberkan Alasannya

ICW menilai banyak hal yang membuat pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK dan Dewas terasa sepi

Baca Selengkapnya
60 Ribu Pemilih Potensial di Bandung Belum Memilili E-KTP
60 Ribu Pemilih Potensial di Bandung Belum Memilili E-KTP

Pemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.

Baca Selengkapnya
KPU Umumkan Daftar Caleg Sementara DPR RI Pemilu 2024, Ini Lengkapnya
KPU Umumkan Daftar Caleg Sementara DPR RI Pemilu 2024, Ini Lengkapnya

Hanya ada 12 parpol yang 580 bacalegnya lolos karena berhasil memenuhi syarat.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan 1.553 Pasangan Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024
KPU Tetapkan 1.553 Pasangan Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024

Mellaz merinci, 1.553 pasangan calon tersebut terbagi atas 103 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Baca Selengkapnya
Nama-nama Caleg Tak Lolos Parlemen Meski Dapat Suara Tinggi
Nama-nama Caleg Tak Lolos Parlemen Meski Dapat Suara Tinggi

Nama-nama Caleg Terancam Gagal Dapat Kursi DPR Meski Dapat Ratusan Ribu

Baca Selengkapnya
25 Komisioner Penyelenggara Pemilu di Sulsel Dilapor ke DKPP
25 Komisioner Penyelenggara Pemilu di Sulsel Dilapor ke DKPP

Dahyar mengaku melapor ke DKPP setelah Trisal Tahir dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU Palopo.

Baca Selengkapnya
Baru 10 Orang yang Daftar Pimpinan KPK, Agus Raharjo: Zaman Saya 226 Calon Masih Dianggap Kurang
Baru 10 Orang yang Daftar Pimpinan KPK, Agus Raharjo: Zaman Saya 226 Calon Masih Dianggap Kurang

Rekrutmen calon pimpinan dan dewan pengawas KPK dibuka sejak 26 Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Lolos Administrasi Capim KPK, Johan Budi Mundur dari DPR dan PDIP
Lolos Administrasi Capim KPK, Johan Budi Mundur dari DPR dan PDIP

Johan Budi juga akan mengajukan proses pengunduran diri sebagai kader PDI Perjuangan.

Baca Selengkapnya