Kebijakan KPU Tuai Polemik, Demokrat Usul Aturan Dibahas di DPR

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - KPU memberikan kisi-kisi atau bocoran kepada Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga sebelum debat capres perdana pada 17 Januari 2019 nanti. Alasannya, KPU ingin menjaga martabat para capres-cawapres di Pilpres 2019. Netralitas KPU pun dipertanyakan.

Namun, hal ini dikritik oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron. Menurut dia, KPU sebaiknya tidak asal cepat mengambil keputusan, sehingga terkesan tidak berimbang.

"Tetapi harus dibicarakan dengan berbagai pihak termasuk para paslon dan timsesnya, harus transparan, harus partisipatif, berdiri di tengah, dan mengambil keputusan berimbang. Bilamana perlu ambil keputusan di DPR supaya terbuka kepada publik," kata Herman kepada merdeka.com, Senin (7/1).

Orang lain juga bertanya?

Ketua DPP Partai Demokrat ini menyatakan, KPU harusnya tak perlu reaktif menanggapi suatu hal. Begitu pula, KPU tak perlu ngotot dengan keputusannya apabila kebijakan yang diambil justru menuai polemik di publik.

"Tidak perlu reaktif dan agresif mempertahankan pendapatnya jika publik mengkritisinya, harus lebih arif dalam mengambil keputusan. Ingat KPU harus menjadi penyelenggara pemilu yang kredibel, akuntabel, dan berintegritas, sehingga hasil pemilunya diterima oleh semua pihak dan masyarakat," kata Herman lagi.

Perihal polemik yang terjadi karena kebijakan KPU, Herman menilai, hal tersebut akan dipertanyakan oleh Komisi II DPR sebagai mitra kerja penyelenggara pemilu. Pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat dengan lembaga pimpinan Arief Budiman tersebut.

"Tanggal 9 kami jadwalkan RDP dengan KPU dan Bawaslu, terkait dengan kesiapan pemilu dan isu-isu aktual," jelas Herman.

Seperti diketahui, sejumlah polemik terjadi di tengah masyarakat terkait kebijakan yang diambil oleh KPU. Misalnya saja soal pembatalan pemaparan visi dan misi yang seharusnya digelar 9 Januari. Wacana ini sempat jadi perdebatan, kubu Prabowo ingin pemaparan disampaikan capres-cawapres, sementara kubu Jokowi cukup timses saja.

Begitu juga soal keputusan membocorkan soal debat capres perdana pada 17 Januari nanti. Kubu Prabowo memandang hal itu tak perlu, bahkan debat dianggap menjadi tidak surprise lagi. Soal ini, kubu Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada KPU.

Belakangan, Ketua KPU Arief Budiman memberikan alasan bocorkan soal debat capres karena ingin menjaga martabat capres-cawapres. Hal ini kembali menjadi polemik. Menjaga martabat capres-cawapres disebut bukan urusan KPU.

(mdk/rnd)