Follow
Kecuali Demokrat & PPP, Komisi III tunda penetapan pimpinan KPK
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyatakan, berdasarkan rapat pleno yang baru saja digelar di Komisi III, proses penetapan calon pimpinan KPK ditunda hingga akhir tahun.
Menurut Desmond, keputusan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad bila lembaganya bisa berjalan walaupun hanya ada empat pimpinan KPK.
"Kan Ketua KPK Pak Abraham Samad bilang masih bisa bekerja meski pimpinan empat orang saja. Kita juga tidak melanjutkan karena menghemat anggaran. Lebih bagus bersamaan saja di akhir tahun," kata Desmond kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/1).
-
Kapan masa kerja PPK Pilkada 2024 berakhir? Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024, masa kerja PPK dalam Pilkada 2024 ditetapkan hingga 27 Januari 2025.
-
Apa yang dilakukan KKP untuk tahun 2024? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut pencanangan Tahun Tuna 2024 merupakan wujud komitmen KKP memperkuat daya saing komoditas tuna di pasar global dan domestik.
-
Apa alasan utama penundaan rekrutmen PPPK? Anas menjelaskan alasan utama ketidakselarasan ini adalah terkait dengan masalah keuangan di masing-masing pemerintah daerah (Pemda). Beberapa daerah enggan menyiapkan formasi untuk PPPK karena kekhawatiran dampak finansial, biasanya karena anggaran daerah telah melebihi 35 persen.
-
Kapan masa kerja PPS Pilkada 2024 berakhir? Masa kerja PPS Pilkada 2024 adalah selama 8 bulan, dimulai pada tanggal 26 Mei 2024 hingga 27 Januari 2025.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Kapan PKL dilakukan? Biasanya, PKL diberikan pada siswa setelah melewati tahun ketiga di sekolah.
Desmond menegaskan, semua fraksi sepakat akan keputusan tersebut kecuali dua fraksi. Salah satu fraksi yang menolak penundaan ini adalah Fraksi Partai Demokrat.
"Ada delapan fraksi yang setuju ditunda dan akhir tahun saja biar bersamaan. Tapi, ada dua fraksi yang tidak setuju itu Demokrat, satu siapa ya lupa, PPP kalau enggak salah. Yang lain sesuai prosedur," jelasnya.
Seperti diketahui, saat ini pimpinan KPK tinggal 4 orang setelah ditinggalkan Busro Muqoddas yang habis masa jabatannya. Kemudian Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata, sama-sama telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan baik untuk menjadi calon pimpinan KPK untuk periode selanjutnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPU masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK.
Baca Selengkapnya
Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca Selengkapnya
KPU bakal menyelesaikan sengketa yang bakal berlangsung di MK terlebih dahulu sebelum melakukan penetapan di kemudian hari.
Baca Selengkapnya
Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, seleksi lanjutan Capim dan Cadewas KPK masih menunggu proses di pemerintahan saat ini yang dimpimpin Presiden Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
PKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca Selengkapnya
Ghufron dilaporkan membantu mutasi ASN kenalannya dari pusat ke daerah terjadi pada 15 Maret 2022.
Baca Selengkapnya
Partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tetapi tidak mengusulkan nantinya akan dikenai sanksi.
Baca Selengkapnya
KPK berbeda sikap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) berkaitan dengan penanganan kasus korupsi di masa Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Hal itu demi menghindari adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus hukum selama kontestasi.
Baca Selengkapnya
Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca Selengkapnya
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca Selengkapnya