Kecurigaan kubu Agung ke Ical ngebet islah setelah putusan PTUN

Merdeka.com - Kisruh di internal Partai Golkar yang tak juga berkesudahan membuat Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, 'turun gunung'. JK mendesak kedua kubu, Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono, segera islah.

Islah harus segera dilakukan agar partai berlambang beringin itu bisa mengikuti gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada Desember 2015 mendatang. JK telah menemui kedua kubu untuk mencari solusi agar islah bisa segera terealisasi.

Usai bertemu JK, kedua kubu mengaku mau islah. Namun, islah hanya 'setengah hati'. Sebab, islah dilakukan demi kepentingan Golkar bisa ikut pilkada. Sementara proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap berlanjut.

Meski kedua kubu mengaku bersedia islah, nyatanya perang statement di media masih kerap terjadi. Salah satu contohnya, kubu Agung mempertanyakan kubu Ical yang ngebet terjadinya islah setelah menang di PTUN. Berikut ulasannya seperti dirangkum merdeka.com;

Yorrys: Kenapa setelah PTUN Ical justru ribut soal islah?

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai mengatakan, pihaknya sebetulnya sudah lama mengajak Kubu Aburizal Bakrie (Ical) untuk melakukan islah. Tetapi pada waktu itu Golkar Kubu Ical tetap menginginkan proses jalur hukum."Kenapa setelah PTUN, ARB (Aburizal Bakrie) ribut soal islah, padahal pertama kami tawarkan itu sejak Desember, mari rekonsialiasi, karena kita berpikir partai. Mereka enggak mau hukum saja, hukum," kata Yorrys kepada wartawan usai bertemu Luhut di Bina Graha, Istana, Jakarta, Senin (25/5).Ibarat mobil, lanjut Yorrys, pihaknya lah yang memiliki surat-surat yang sah, yaitu BPKB dan STNK."Bicara hukum legal standingnya kami yang punya. Kalau mau analogikan Golkar seperti mobil, mobil itu yang di Slipi, markasnya. Sopirnya harus punya STNK dan SIM. SIM mereka sudah mati. Kita masih berlaku, apa lagi yang harus diributkan," jelasnya.Yorrys mengaku heran kenapa baru sekarang justru Kubu Ical menggebu-gebu untuk islah. Padahal mereka telah memegang keputusan PTUN."Kami punya SK legal, Kemenkum HAM dan kedua dari Mahkamah Partai, mereka punya apa? PTUN? Kapan bisa dieksekusi, kok tiba-tiba ribut soal islah, kami enggak ada urusan pada islah," jelas Yorrys."Konsolidasi tetap karena kami punya dua legalitas formal, SK Kumham yang tidak pernah dibatalkan. Ini kan masih pertama di PTUN, masih ada banding, kasasi," tegasnya.

Yorrys curiga sikap Ical mendadak ingin islah demi pilkada

Kubu Agung Laksono mencurigai keinginan Ical agar Partai Golkar segera islah. Hal itu karena keinginan tersebut datang tiba-tiba setelah Ical menang PTUN."Ini muncul tiba-tiba dari ARB setelah PTUN. Ini Bukan hal baru. Januari, beliau yang enggak mau, tempuh jalur hukum aja. Tiba-tiba bilang islah, karena hasil PTUN atau karena ada hal lain," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (25/5).Namun, jika keinginan Ical islah agar Golkar bisa mengikuti Pilkada serentak, Yorris mengaku apresiatif terhadap tujuan itu. Lebih lanjut, kubunya harus berdialog lebih serius dengan pihak Ical demi Pilkada serentak."Untuk Pilkada, kita apresiasi. Kalau mau ikut Pilkada, mari bicara sama-sama," ujarnya.

Kubu Agung kukuh sebagai pengurus Golkar yang sah

Golkar kubu Agung Laksono tetap kukuh mengklaim sebagai pengurus partai beringin yang sah. Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai mengatakan, KPU harus tetap berpegang pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).Dia juga masih belum mengakui hasil keputusan PTUN yang mengabulkan sebagian gugatan kubu Ical terhadap SK Menkum HAM Yasonna Laoly."KPU berpegang pada surat Kemenkum HAM. KPU enggak bisa berpegang pada yuridis islah, harus SK Menkum HAM," ujar Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).Dari sisi itu, menurutnya, kubu Agung Laksono lah yang menjadi pengurus sah Golkar. "Sekarang yang memiliki legalitas Kemenkum HAM kan kami," tegasnya.

Tantowi: Islah untuk menyelamatkan seluruh kader Golkar

Ketua DPP Partai Golkar kubu Ical, Tantowi Yahya mengatakan, rencana islah yang akan mempersatukan kembali dua kubu di internal Golkar, sejatinya dilakukan untuk menyelamatkan seluruh kader Golkar, yang sudah mempercayakan jalan politiknya di partai tersebut."Jika sudah ada kesepakatan yang diinisiasi JK agar memikirkan kepentingan yang lebih besar bagi partai dan kader, maka jangan ada lagi yang hanya memikirkan kepentingan orang per-orang dan kelompok tertentu secara pragmatis," ujar Tantowi di Gedung DPR RI Senayan, Senin (25/5)."Jadi, islah itu tak lain adalah upaya untuk menyelamatkan kader. Mengenai teknisnya, akan mengikuti lah nanti. Siapapun akan ikut kalau ada kesepakatan untuk bersama-sama bersatu kembali. Makanya harus ada kesepakatan dan kesamaan kehendak terlebih dahulu," katanya menambahkan.Wakil Ketua Komisi I DPR ini yakin soal kemungkinan kedua belah pihak (kubu Agung dan Ical) agar bisa segera bertatap muka guna menyelesaikan masalah ini. "Akan mengarah ke sana. Akan ada momen itu," ujarnya.Untuk itu, Tantowi berharap agar pemerintah, dalam hal ini Menkum HAM, bisa mendukung niatan partai Golkar ini dengan tidak perlu lagi melayangkan banding atas putusan sela PTUN, terkait kisruh Golkar ini."Tergantung Menkum HAM. Kalau misal Menkum HAM sebagai perwakilan dari pemerintah nggak melakukan banding, ya selesai. Tapi sampai sekarang memang belum ada konfirmasi resmi bahwa mereka akan banding," ujar Tantowi. (mdk/dan)