Kegaduhan kabinet harus ditradisikan agar kebijakan diketahui rakyat

Merdeka.com - Keributan antar menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait kebijakan kerap terjadi, dan menjadi konsumsi publik. Terbaru, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli berseteru dengan Menteri ESDM Sudirman Said terkait rencana pembangunan kilang gas abadi di Lapangan Gas Abadi Blok Masela.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti justru melihat perseteruan ini harus menjadi tradisi di pemerintahan. Dengan adanya keributan tersebut, publik dapat melihat kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.

"Dengan adanya keributan ini, justru kita tahu kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Sebagai contoh, sebelumnya saya mana tahu ada blok gas di Ambon (Blok Masela). Dan menurut saya, kegaduhan ini harus ditradisikan," kata Ray dalam diskusi bertajuk 'Gerhana Kabinet di Pusat Kuasa: Pertarungan Kelompok Liberal VS Pendukung Nawacita', di Menteng, Jakarta, Rabu (9/3).

"Tradisi perbedaan pandangan (di kabinet) jangan disebut kegaduhan. Pelajaran pendidikan politik," tambahnya.

Meski menyatakan keributan di kabinet harus dijadikan tradisi, jangan sampai kegaduhan menyerang personal. Menteri yang berselisih paham jangan juga menyerang dengan konteks yang tidak subtansional dengan kebijakan yang dipertentangkan.

"Sebagai contoh, waktu SS bilang ke RR, 'Lebih baik berhadapan dengan mafia, ketimbang kolega sendiri'. Itu keluar dari konteks dan presiden harus membuat kode etik terkait perdebatan itu," ujar Ray.

Sebelumnya, Sudirman Said mendukung pembangunan kilang lepas pantai atau offshore, sementara Rizal Ramli mendukung pembangunan di darat atau onshore. Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi terganggu dengan perseteruan antar menteri yang tak ada habisnya.