Kegiatan tamasya Al Maidah dinilai bakal mengganggu demokrasi

Merdeka.com - Rencana kegiatan tamasya Al Maidah di tiap tempat pemungutan suara (TPS) saat Pilgub DKI dinilai bakal mengganggu demokrasi. Pihak kepolisian bahkan telah mengeluarkan imbauan sekaligus meminta masyarakat memercayakan penyelenggaraan Pilkada kepada pihak berwenang.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Gun Gun Heryanto, merasa tamasya Al Maidah sebagai kegiatan tak wajar dalam proses demokrasi di Indonesia. "Ini kan proses demokrasi elektoral di Jakarta, jadi yang menentukan ya warga Jakarta sendiri. Pengerahan massa yang berpotensi mengintimidasi ini tidak boleh ada," kata Gun Gun kepada wartawan, Selasa (18/4).

Pengerahan massa dari daerah buat menjaga TPS dikhawatirkan bentuk menyudutkan salah satu pasangan calon. Untuk itu, dia meminta untuk tidak dilakukan. Sebab, diprediksi bakal memicu konflik.

Penyelenggara pemilu dan aparat harus berinisiatif menghentikan tamasya Al Maidah. Bahkan perlu tindakan tegas jika mereka nekat melawan larangan diberikan. "Pasangan calon yang terafiliasi dengan kegiatan ini juga harus bertindak, karena malah bisa menjadi bumerang jika hal yang dikhawatirkan terjadi," ujarnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, sebelumnya juga meminta masyarakat berpikir jernih dalam rencanakan tamasya Al Maidah. "Kegiatan itu (tamasya Al Maidah) hendaknya di pandang secara jernih ya. Kami informasikan, petugas-petugas di TPS itu kan sudah ada ya, tolong dipercayakan saja, ada unsur polisi, unsur TNI, dan Linmas," kata Boy.

Jenderal bintang dua ini menjamin aparat penegak hukum akan objektif dan netral. Untuk itu, dia mengimbau semua pihak tidak melakukan banyak hal yang merugikan masyarakat.

"Kami jamin petugas kita akan objektif dan netral. Kami imbau masyarakat jangan melakukan hal-hal yang sekiranya merugikan," ujar dia.

Untuk mengantisipasi terjadinya mobilisasi massa di TPS, Boy mengatakan pola pengamanan Pilgub DKI putaran ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, satu anggota Polri dan satu Anggota TNI serta dua Linmas akan disiapkan untuk menjaga satu TPS.

"Sekarang ini, satu polisi satu TPS. Ada satu TNI juga, plus dua linmas. Ini pola yang berbeda dan baru pertama kali kami lakukan untuk mencegah potensi-potensi yang tidak diinginkan," kata dia. "Kita menggunakan Pola Pengamanan yang berbeda. Masyarakat enggak usah khawatir. Silakan kepada masyarakat, percayakan kepada petugas," terangnya. (mdk/ang)