Kekecewaan dan keluh kesah Ketua DPD Kaltim saat Hanura dipimpin OSO

Merdeka.com - Beberapa pengurus DPD Hanura se-Indonesia disebut-sebut setuju melengserkan Ketua Umum Oesman Sapta Oddang (OSO) melalui mosi tidak percaya. Ada 28 dari 34 DPD Hanura dan 418 DPC se-Indonesia meneken mosi tidak percaya.

Ketua DPD Hanura Kalimantan Timur Herwan Susanto menceritakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan OSO. Apalagi dia juga salah satu pengurus DPD yang dipecat OSO. Setahun terakhir ini, kemimpinan OSO di luar ekspektasi DPD dan DPC Hanura.

Dia menceritakan saat OSO diminta Wiranto menjadi Ketum. Menurutnya, Wiranto meminta 34 DPD menyetujui OSO menjadi Ketua Umum menggantikannya. Herwan melanjutkan, permintaan Wiranto saat itu karena dia diminta menjadi Menkopolhukam. Sehingga konsekuensinya harus mengundurkan diri dari partai.

Herwan mengakui, kekuatan finansial yang dimiliki OSO jadi pertimbangan. "Jadi Pak Wiranto minta DPD, agar dengan kemampuan finansial (OSO) bisa jadi darah segar. Memang, kita akui membangun partai perlu cost tidak sedikit," ujar Herwan saat berbincang bersama merdeka.com, Rabu (17/1) sore.

Bermodal loyalitas dan rasa memiliki DPD kepada Wiranto sebagai pendiri partai, permintaan itu dipatuhi DPD. "Maka disepakati dalam Munaslub 1 tahun lalu, disepakati Pak OSO sebagai Ketum sampai 2020," ungkap Herwan.

Namun demikian, usai menjadi Ketum, OSO menginginkan Herwam Susanto dicopot dari jabatan sebagai ketua DPD Hanura Kaltim. Nasibnya hampir sama dengan Ketua DPD Hanura Sumsel yang juga dipecat OSO. "Penggantinya adalah teman Pak OSO berinisial AH," sebut Herwan.

Herwan tidak gegabah meresponnya. Dia mengaku beruntung lantaran masih dibela Sarifudin Sudding membatalkan keinginan OSO menggantinya. Herwan mengaku tidak ada alasan pemecatan karena dia tak memiliki kesalahan. Dia mengakui, selama kepemimpinan OSO, menimbulkan ketidaknyamanan batin DPD dan DPC Hanura.

"Saya memang salah satu yang mau di Plt-kan, dari 6 DPD sejak kepemimpinan Pak OSO. Meski OSO akhirnya menunda, ada 5 DPD lain yang akhirnya diganti Pak OSO tanpa mekanisme mahkamah partai. Mungkin Pak Sudding (Sekjen Hanura) dalam tekanan sehingga meneken SK pergantian ketua DPD," jelasnya.

Menurutnya, pergantian ketua DPD tanpa mekanisme mahkamah partai menjadi awal ketidaknyamanan batin para ketua DPD Hanura se Indonesia.

"Sampai saat ini komunikasi saya dan hubungan saya dengan Pak OSO, saya dipandang sebelah mata, tidak dianggap sebagai Ketua DPD. Komunikasi pun tidak. Mungkin kesal dengan saya, tidak bisa diganti dengan teman beliau inisial AH," ungkap Herwan.

Hal lain yang membuat tidak nyaman, setiap kali rapat OSO selalu menebar ancaman untuk mencopot ketua DPD. "Kalau dalam rapat tidak sesuai keinginan beliau, di Plt-kan. Terlambat datang pun dijadikan Plt. Apalagi tidak datang? Jadi, kami di bawah ancaman yang dibangun Pak OSO. Kebatinan kami terancam," terang Herwan.

Puncaknya pada Rapimnas di Bali. OSO kembali mengancam ketua DPD untuk menyetujui perubahan AD/ART tanpa teken DPD. "Kalau bertentangan, kami di-Plt-kan," ungkap Herwan.

Dia lantas membeberkan deretan masalah lain yang dilakukan OSO. Termasuk mengubah kewenangan SK kepengurusan mulai dari pengurus kecamatan hingga DPD. Masalah lainnya datang dari peserta Pilkada yang diusung Hanura. Seharusnya calon peserta Pilkada melalui pendaftaran.

"Lah ini banyak sekali calon yang diusung DPP ditetapkan OSO, tidak melalui proses pendaftaran tapi tiba-tiba diusung di daerah. Banyak sekali SK ganda, bukan diteken Pak Sudding sebagai Sekjen" jelasnya lagi.

Deretan permasalahan itu semakin membulatkan tekad 28 DPD dan 418 DPC mengajukan mosi tidak percaya sekaligus menunjuk Marsekal Daryatmo sebagai Plt Ketum. Dia diberi mandat untuk melaksanakan Munaslub "Ini amanat mosi tidak percaya dari 28 DPD dan 418 DPC," ucapnya.