Kekompakan kabinet terganggu bila parpol dikte Jokowi soal reshuffle
Merdeka.com - Wacana reshuffle kabinet kerja jilid dua pemerintahan Presiden Joko Widodo belakangan ini santer terdengar. Direktur PolComm Institute Heri Budianto berpandangan, aroma pertarungan politik baik di dalam kabinet maupun partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi amat kental nuansanya.
"Saya melihat seperti ada pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi dan mendikte presiden untuk melakukan reshuffle," kata dia, Jakarta, Selasa (5/4).
Heri menegaskan, adanya pihak-pihak yang ingin mendikte Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle menyebabkan kondisi yang tidak sehat. Sebab, kata dia, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Prabowo menentukan susunan kabinetnya? Prabowo Subianto telah membagi pertemuan mengenai susunan kabinet menjadi dua sesi. Pertemuan pertama dilakukan di kantornya yang terletak di Kementerian Pertahanan, di mana Prabowo menerima para ketua partai KIM. Dalam sesi ini, mereka membahas komposisi kabinet, alokasi kementerian, serta calon-calon nama menteri yang akan diusulkan.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
"Ini tidak sehat, karena jika ini terus dilakukan, maka akan merugikan stabilitas pemerintahan khususnya kekompakan kabinet," jelasnya.
Bukan itu saja, Presiden Jokowi juga akan terganggu dengan situasi ini. Menurut Heri, jika ada kelompok-kelompok yang menginginkan reshuffle tersebut dan terus mengganggu presiden, bukan tidak mungkin rakyat akan menilai negatif.
"Sebab seperti kehausan kekuasaan dan hanya berorientasi pada posisi tanpa melihat efek dari situasi ini yakni stabilitas pemerintahan," katanya menegaskan.
Sebelumnya diketahui, PKB mengendus ada manuver dari kelompok tertentu yang mengarahkan reshuffle kabinet terhadap kadernya. Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid mengatakan, ada pihak-pihak yang mengincar kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar.
"PKB akan siap melawan manuver pihak-pihak tertentu. PKB akan melawan segala bentuk penggiringan berita dan melawan ambisi orang-orang tertentu yang ingin merebut kemendesa," kata Jazilul, Jakarta, Senin (4/4).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beredar kabar Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan (Mendag) ini menegaskan, semua diserahkan kepada presiden terkait dengan reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaWacana reshuffle kabinet muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor.
Baca SelengkapnyaNasDem menilai perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca SelengkapnyaBudi Arie meminta masyarakat menunggu terkait wacana reshuffle tersebut.
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPPP pesimis Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet di akhir 2023.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata sempat mengobrol dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh sebelum melakukan reshuffle kabinet.
Baca Selengkapnya"Enggak bisa diganggu gugat, 20 hari pun mau penggantian ini, presiden masih berhak mengganti itu. Tinggal logika dan etika," ujar Oesman Sapta Odang.
Baca SelengkapnyaHasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya