Kelola BUMN seperti perusahaan swasta, Menteri Rini dikritik PDIP

Merdeka.com - Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian BUMN dinilai jauh dari memuaskan. Banyak BUMN yang kinerjanya tidak optimal. Fungsi BUMN sebagai agen pembangunan juga diabaikan. Apalagi, upaya penggabungan sejumlah BUMN (menjadi holding) dinilai berdampak pada pembengkakan utang luar negeri.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka, menegaskan, Menteri BUMN Rini Soemarno lebih mempraktikan model perusahaan swasta di BUMN. "Kami ingatkan BUMN ini ada aturan tertentu yang tidak sama dengan bisnis swasta murni, koridornya pasal 33 UUD 1945," katanya di Jakarta, Selasa (24/5).

Dalam kasus beragam kerugian BUMN, Rieke melihat langkah yang ditempuh Rini malah membuat perusahaan induk dari BUMN sejenis. Padahal kerugian BUMN justru muncul karena banyak BUMN memiliki anak perusahaan sampai cucu perusahaan.

Mantan Ketua Pansus Pelindo II DPR RI ini juga melihat, menteri Rini Soemarno tidak menjalankan fungsinya dengan benar. "Dalam satu kasus perpanjangan konsesi Jakarta International Contaniner Terminal (JICT) salah satu anak perusahaan Pelindo II, perpanjangan itu tidak melalui RUPS dan RKAT atau Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan," ujarnya.

Mestinya, ujar Rieke, BUMN yang dikelola dengan baik bisa menjadi motor pembangunan dan dapat mengurangi utang luar negeri. Yang terjadi justru sebaliknya. Rieke menengarai, BUMN yang bagus-bagus malah diagunkan untuk cari utang luar negeri.

Menurut Rieke selama ini pengawasan kepada Menteri Rini terus berlangsung. Walaupun hanya lewat pejabat eselon 1 di Kementerian karena Komisi VI masih enggan mengundang Menteri Rini ke Senayan. Atas kinerja Menteri Rini yang dinilai buruk itu, Rieke berharap Presiden Jokowi tegas mengevaluasi. "Saya berharap akan ada titik terang (reshuffle)" katanya.

Pernyataan senada disampaikan politisi PDI Perjuangan lainnya, Masinton Pasaribu, yang juga mantan anggota Pansus Pelindo II. Masinton kaget dengan naik pangkatnya orang kepercayaan mantan Dirut Pelindo II yang bermasalah di KPK, RJ Lino. Orias Petrus Moedak adalah mantan Direktur Keuangan PT Pelindo II yang oleh Menteri Rini diangkat sebagai Dirut Pelindo III.

"Pansus masih bekerja menyelidiki berbagai penyimpangan di BUMN Pelabuhan ini. Rekomendasi Pansus tidak dilaksanakan malah orangnya dipromosikan," ujar Masinton.

Masinton menyatakan kekhawatiran Pelindo III yang selama ini disebut sebagai perusahaan pelat merah bidang kepelabuhanan yang sehat, bisa bernasib seperti Pelindo II yang bermasalah karena banyak kasus korupsi yang sedang ditangani KPK dan meninggalkan utang luar negeri yang besar.

Tidak hanya di Pelindo Rini juga masih mempertahankan direksi perusahaan bermasalah. Seperti masih tetap mengangkat Dirut Perusahaan Gas Negara Hendy Priyo Santoso. Padahal Hendi kini sudah dicekal Kejaksaan Agung dalam kasus proyek FSRU Lampung.

"Hendy meminta Kejagung mencabut cekalnya dengan alasan akan ikut rombongan Presiden ke Amerika beberapa waktu lalu. Tapi Jam Pidsus menolak permohonan itu," ujar petinggi Kejaksaan Agung yang tak mau disebut namanya.