Kelonggaran Jokowi di tahun politik

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - 2018 Dianggap sebagai tahun politik. Ada 171 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah dan proses pencalonan Pilpres dan Pileg 2019 akan dimulai pada pertengahan tahun ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lumrah jika mengubah kebijakannya dalam menyambut tahun politik. Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah rangkap jabatan di kabinet kerja Jokowi-JK.

Pada 2014 atau tetapnya sejak meramu kabinet, Jokowi tegas mengatakan bahwa menteri tak boleh rangkap jabatan di partai politik. Tapi 2018, Jokowi membiarkan seorang Airlangga Hartarto menjadi ketua umum dan Menteri Perindustrian.

Orang lain juga bertanya?

"Menurut kami, Pak Jokowi sudah melanggar komitmen dia sendiri. Artinya janji tinggal janji komitmen tinggal komitmen. Pak Jokowi sendiri yang melanggar," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Menurutnya, Jokowi sejak masa kampanye telah menyuarakan dan berkomitmen untuk tidak ada rangkap jabatan. Sehingga membuat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mundur dari kepengurusan partai.

yandri susanto

Kini, kata Yandri, Jokowi melanggar komitmen itu. Jokowi membiarkan Airlangga dan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial merangkap Ketua Koorbid Kelembagaan Eksekutif dan Legislatif Partai Golongan Karya.

"Kalau dari sisi Pemerintah Jokowi, kita ingat betul pak Jokowi waktu kampanye dan di awal pemerintahannya ketika memilih para menteri salah satu yang pak Jokowi hindari adalah rangkap jabatan," ungkapnya.

"Tapi itu langsung keluar pernyataan Pak Jokowi. Pertanyaannya apakah Jokowi berkomitmen? Enggak. Dia melanggar sendiri komitmen itu," lanjut Yandri.

Sementara itu, PDIP memaklumi kelonggaran yang diberikan Jokowi di tahun politik ini. Sebagai konsekuensinya, PDIP ingin mengaktifkan kembali Puan Maharani di struktur pengurus PDIP.

"Tidak harus tapi boleh aktif karena presiden sudah memberi kelonggaran ya, di tahun politik sepertinya tidak realistis mengekang orang yang habitatnya Politisi untuk tidak boleh berpolitik. Ya kan," kata Hendrawan saat dihubungi, Senin (22/1).

hendrawan supratikno

Menurut Hendrawan, dengan adanya pengurus partai di kabinet maka akan mempermudah eksekusi di tingkat parlemen. Serta bisa ditindak lanjuti kalangan partai.

"Kalau konsolidasi partai sebenarnya lebih bagus orang yang di partai sekaligus di kabinet supaya apa yang diputuskan di kabinet langsung bisa dieksekusi di tingkat parlemen. langsung bisa ditindak lanjuti di tingkat jajaran partai," ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR ini.

(mdk/rnd)