Kemampuan 9 komisioner KPI diragukan, ini penjelasan Komisi I DPR
Merdeka.com - Sembilan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum disahkan, beredar kritik dan nada miring dari para pakar yang meragukan potensi dan kinerja sembilan komisioner terpilih ini.
Bahkan, mereka dianggap kurang kredibel dalam menegakkan Undang-Undang Penyiaran. Wakil Ketua Komisi I, Hanafi Rais meminta kepada sembilan komisioner KPI untuk membuktikan diri bahwa mereka mampu dan menepis semua tuduhan yang ada.
"Kalau saya justru KPI harus disanksikan. Supaya mereka terpecut dan terlecut untuk memberi bukti bahwa KPI baru tidak seperti yang dicurigai orang. Silakan mengatakan KPI ini kurang sempurna silakan saja. Itu akan jadi motivasi KPI baru. Kami juga sudah mewanti KPI baru bahwa segala tuduhan itu salah," kata Hanafi di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
Hanafi juga membantah ada unsur politis dalam pemilihan sembilan komisioner KPI. Dia menyebut pihaknya menerima 27 nama calon komisoner itu telah disaring melalui proses yang sangat ketat.
Panitia Seleksi, katanya, juga telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga tersaring lah 27 nama terbaik. Tetapi, DPR tentunya akan memilih nama-nama terbaik dari 27 orang tersebut.
"Komisi I menerima 27 calon lewat proses yang sudah sangat ketat. Pansel diisi tokoh dan publik figure yang kredibel. 27 ini layak dan patut semuanya. Tinggal pemilihan itu menentukan yang terbaik," tegasnya.
"Saya kira tidak ada unsur politisasi memang itu yang terbaik. Komisi I sudah sepakat itu yang mewakili publik. Tinggal dibuktikan saja bahwa mereka tidak seperti dibutuhkan," sambung Hanafi.
Menurutnya, dengan proses penyaringan yang panjang dengan panitia seleksi yang kredibel, nama-nama terpilih adalah yang terbaik. Oleh sebab itu, Hanafi menganggap opini pihak yang meragukan kompetensi kurang etis.
"Sudah melalui penyaringan berlapis sejak dari pansel. Komisi istilahnya sudah menerima barang matang. Tinggal kita dorong mana yamg memenuhi kriteria integritas, komitmen dan kompetensi. Jadi kalau menjudge tidak kredibel saya kira kurang bijaksana," pungkasnya.
9 Nama komisioner KPI mendapat sorotan. Sebab dari seluruh nama yang terpilih ini dinilai tak ada yang berlatarbelakang dari penyiaran.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) berharap, kesembilan anggota KPI yang baru bisa menjalankan tugasnya secara optimal.
"Kebanyakan mereka tidak memiliki latar belakang penyiaran, tapi tetap kita mesti optimis mereka bisa bekerja dengan baik," kata Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana dalam siaran pers, Rabu (20/7).
Yadi menambahkan, sebagai organisasi profesi IJTI memiliki hubungan erat dengan KPI. Oleh karenanya, IJTI akan terus melakukan kontrol terhadap kinerja KPI.
"Jika kinerjanya tidak baik, kita tidak akan sungkan-sungkan melakukan kritik demi perbaikan KPI," jelas Yadi.
Berikut sembilan nama komisioner KPI terpilih tersebut:
1. Nuning Rodiyah
2. Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin
3. Yuliandre Darwis
4. Ubaidillah
5. Dewi Setyarini
6. H Obsatar Sinaga
7. Mayong Suryo Laksono
8. Hardly Stefano Fenelon Pariela
9. Agung Suprio
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III dari Demokrat Benny K. Harman mempertanyakan kepemimpinan para pemimpin KPK.
Baca SelengkapnyaMenurut Diky tak akan ada tersangka yang divonis bebas oleh Pendilan Tipikor karena minim bukti keterlibatannya.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaAnggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.
Baca SelengkapnyaRekrutmen calon pimpinan dan dewan pengawas KPK dibuka sejak 26 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaMenurutnya, perlu digarisbawahi bahwa pada saat para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan.
Baca Selengkapnyaeks komisioner pimpinan KPK meminta Presiden mempertimbangkan secara baik dan matang kandidat Pansel Capim KPK di tengah merosotnya performa KPK.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca Selengkapnya