Kemendagri Beberkan Empat Tantangan Pilkada 2020 Selain Covid-19

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengatakan ada empat tantangan Pilkada 2020 selain pandemi Covid-19. Pilkada 2020 disepakati digelar pada 9 Desember 2020.

"Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 bukan hanya hadapi penyebaran virus. Namun, menuntut adanya perbaikan maupun pencegahan," ujar Plh Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Cahyo Ariawan saat webinar Apkasi dengan tajuk ‘Kesiapan Daerah Hadapi Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi Covid-19’, Selasa (20/6).

Cahyo menyebutkan, tantangan pertama adalah netralitas, profesionalitas dan integrasi penyelenggara maupun aparatur sipil negara (ASN).

"Terhadap hal tersebut tantangan politik dalam pelaksaan Pilkada 2020 Serentak nanti adalah bagaimana kita melihat terkait dengan netralitas ASN maupun penyelenggara," ungkapnya.

Kedua, lanjut Cahyo, masih menguatnya ujaran kebencian dan hoaks sebagai komoditas dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Kemudian, adanya potensi politik identitas serta fanatisme pendukung paslon kepala daerah yang mengancam persatuan di masyarakat.

"Ketiga, bagaimana masih adanya politik identitas pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada nantinya. Keempat yaitu fanatisme kelompok yang berpotensi menimbulkan perpecahan luar biasa pada masyarakat nanti," terangnya.

Pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah demi menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Di antaranya, perlunya dukungan penuh bagi para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam menjalankan tugasnya.

"Lalu, pemerintah secara spesifik tetap konsisten mendukung pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai kewenangannya," ujarnya.

Dia juga mengimbau para peserta Pilkada 2020 baik partai politik maupun pasangan calon mengedepankan prinsip kompetisi secara sehat dan siap menang maupun kalah.

Tidak lupa, Cahyo meminta kepada media massa yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi untuk memberikan data yang objektif, dan ikut membantu mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

"Supaya partisipasi masyarakat sebagai cerminan keberhasilan pelaksanaan Pilkada bisa tercapai," tutupnya.