Kemendagri Pastikan SDM untuk Isi Pj Kepala Daerah Tercukupi
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri memastikan ketersediaan Pj Gubernur untuk mengisi kekosongan kepala daerah akan tercukupi. Diketahui ada 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya di 2022 dan 2023.
"101 daerah yang akan berakhir masa jabatannya itu terdiri dari 7 gubernur, 76 bupati dan 18 wali kota," kata Direktur Otonomi Khusus Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Andi Batara Lipu dalam webinar, Senin (14/3).
Andi mengatakan, saat ini terdapat 588 jabatan pimpinan tinggi madya di pusat dan 34 di provinsi. Sehingga, ada 622 jpt pratama yang tersedia untuk mengisi kekosongan sementara posisi gubernur.
-
Kapan masa kerja PPS Pilkada 2024 berakhir? Masa kerja PPS Pilkada 2024 adalah selama 8 bulan, dimulai pada tanggal 26 Mei 2024 hingga 27 Januari 2025.
-
Berapa honor Pantarlih Pilkada 2024? Besaran honor yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 1 juta per bulan.
-
Dimana Pilkada 2024 di Jawa Tengah? Pilkada 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang tidak mengadakan Pilkada karena penetapan kepala daerahnya dilakukan melalui bukan melalui Pilkada berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022.
-
Siapa yang dipilih dalam Pilkada Serentak 2024? Pilkada Serentak 2024 akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin di berbagai tingkatan pemerintahan daerah. Dalam pilkada, pemilih berhak memilih para calon kepala daerah seperti calon gubernur, calon bupati, atau calon walikota.
-
Bagaimana tahapan Pilkada 2024? Tahapan sendiri dimulai dari Perencanaan Program dan Anggaran telah dilaksanakan sejak Januari 2024 lalu. Tahapan Lengkap Pilkada 2024 Tahapan Pilkada 2024 secara rinci terbagi menjadi dua, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan.
-
Siapa saja yang dipilih dalam Pemilu 2024? Pemilu 2024 adalah pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta kepala daerah di seluruh Indonesia.
"Ketersediaan jabatan tinggi madya untuk sebagai calon ataupun alternatif yang dipilih sebagai pejabat gubernur di level kementerian atau di pusat itu ada 588, di provinsi ada 34," ucapnya.
"Jadi sebetulnya ketersediaan itu totalnya sekitar 622 untuk mengisi kekosongan Pj gubernur di tahun 2022 yang 7 gubernur atau di tahun 2023 yang 17 gubernur, artinya dari sisi ketersediaan itu memadai," sambungnya.
Ada Ribuan Jabata Pimpinan Tinggi di Pusat dan Daerah
Selain itu, di kementerian pusat tersedia 3123 jabatan pimpinan tinggi pratama dan ada 1503 di daerah. Artinya ada sekitar 4626 pejabat yang memenuhi kriteria untuk menjadi Pj bupati maupun wali kota.
"Untuk jpt pratama untuk mengisi jabatan di tahun 2022 untuk 76 Pj bupati dan 18 walikota itu di kementerian pusat tersedia 3123 pejabat pimpinan tinggi pratama di provinsi 1503 pejabat pimpinan pratama artinya ditotal ada sekitar 4626 pejabat yang memenuhi kriteria Pj," jelasnya.
"Jadi dari sisi ketersediaan relatif tercukupi dan berlebih sehingga secara selektif dan melihat kebutuhan daerah maka penugasan tersebut dilakukan dan ditetapkan oleh Menteri atau Presiden," tandas Andi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi telah memutuskan 10 Pj Gubernur untuk mengganti gubernur yang telah habis masa kerjanya.
Baca SelengkapnyaFormasi yang ditempatkan di IKN, diambil dari alokasi formasi CPNS pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPercepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.
Baca SelengkapnyaTotal kebutuhan PNS tahun 2024 berjumlah 2.302.543 formasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik sembilan Penjabat (Pj) Gubernur.
Baca SelengkapnyaPilkada serentak bakal digelar November 2024. Ada ratusan daerah yang bakal memilih kepala daerahnya secara langsung.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan resmi memberikan dukungan kepada 169 bakal calon kepala daerah termasuk enam bakal calon gubernur untuk daerah.
Baca SelengkapnyaBerbagai formasi di lingkungan Kemenag memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMekanisme pengadaan CPNS 2023 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan PNS, yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan pemilihan Pj kepala daerah akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Baca SelengkapnyaPemkot Madiun bakal rekrut 200 PPPK guru dan nakes. Persiapkan dirimu
Baca Selengkapnya