Kemendagri Sebut Realisasikan Identitas Tunggal Telah Dilakukan Pemerintah
Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berencana menggantikan tiga kartu sakti milik Jokowi dengan e-KTP. Dan rencana tersebut ternyata kini telah dimulai dilakukan oleh pemerintah.
Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempersiapkan identitas tunggal. Dan saat ini beberapa kementerian dan lembaga telah melakukan kolaborasi data.
"Sebenarnya E-KTP arahnya ke sana. Oleh karena itu, Dukcapil bekerjasama dengan seluruh lembaga ini, dalam kerangka menggunakan identitas tunggal, sehingga rekam medisnya tahu, terus kemudian terkait kepentingan Perbankan, kepentingan untuk kelakuan baik dan sebagainya, karena di sana ada chipnya," katanya di kantornya, Jakarta, Senin (18/3).
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Siapa yang akan mengelola data di KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
-
Bagaimana Kemenkumham membangun persatuan? “Kita harus memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam decision making process yang membentuk komunitas dan bangsa kita,“ tambahnya.
-
Mengapa Kementerian ATR berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk sertifikat elektronik? Tak hanya sampai di situ, ia menuturkan untuk menjadikan sertifikat tanah elektronik dapat digunakan untuk alat pembuktian yang sah, Kementerian ATR/BPN perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak hingga terbentuklah sistem layanan sertipikat tanah elektronik.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
Dia menjelaskan, pemberlakuan identitas tunggal masih menunggu kesiapan dari kementerian dan lembaga lain. Sebab, Hadi mengungkapkan, Dukcapil telah menyiapkan ruang agar data e-KTP dapat terintegrasi dengan data lainnya.
"Kesiapan dari Kementerian/Lembaga masing-masing. Dukcapil kan bikin wadah, bikin rongga. Ini tinggal digunakan. Dukcapil kerjasama, baik dengan Perbankan, Kesehatan, Pendidikan, yang saat ini di dalam pemerintahan Pak Jokowi-Jusuf Kalla sudah mulai dibuat," ujarnya.
Hadi mengatakan, sampai saat ini sudah ada 1.669 lembaga baik pemerintah maupun swasta yang bekerjasama dengan Dukcapil. "Sekarang kan sudah ada 1.669 baik lembaga pemerintah maupun swasta, perbankan, yang bekerjasama dengan Dukcapil. Khususnya masalah kecelakaan, dan sebagainya. Itu untuk deteksi siapa, dan sebagainya. Jadi tanpa disampaikan, itu sudah jalan," tutupnya.
Sebelumnya, Cawapres Sandiaga merasa miris dengan masalah negara Indonesia yang kaya raya ini dan SDM yang hebat seperti lapangan kerja untuk anak-anak muda. Emak-emak, lanjut Sandi, yang mengeluhkan biaya tinggi seperti pangan dan biaya listrik.
"Prabowo-Sandi fokus masalah rakyat. OK OCE dan rumah siap kerja yang membuka 2 juta lapangan kerja baru, 2 juta wirausaha baru dan mengentaskan pengangguran sebanyak 2 juta dalam lima tahun," jelas Sandi di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (17/3).
Sandi juga memastikan kesejahteraan guru, terutama honorer dan membereskan sistem pendidikan seperti mencabut Ujian Nasional (UN). Pasangan nomor urut 02 ini juga akan meliburkan sekolah dan kuliah selama Ramadhan seperti yang dilakukan oleh Gus Dur saat menjadi Presiden RI.
"Karena Ramadhan adalah bulan toleransi. Harus meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama agar Indonesia menjadi negara yang makmur," ujar dia.
Terkait masalah BPJS, kata Sandi, akan menjadi fokus untuk dibereskan dan pembayaran honor tenaga medis tepat waktu. Dia menegaskan, pihaknya tak akan membebani anggaran negara dengan membuat bermacam-macam kartu.
"Keluarkan dompet, ambil satu kartu menjadi identitas kita yaitu KTP. KTP ini sudah ada chip canggih. Semua program kami ini cukup satu kartu, yaitu KTP," tutup Sandi.
Seperti diketahui, pasangan Jokowi-Ma'ruf mengandalkan tiga kartu pendukung seperti Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
IKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ yang dinamakan KTP Sakti jika terpilih menjadi Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaImplementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSeluruh caleg PDIP akan dikerahkan untuk menyosialisasikan program KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti) yang menjadi terobosan pasangan Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaAnas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.
Baca SelengkapnyaMenteri digital itu bakal mewadahi kartu sakti program Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaKTP Sakti membuat rakyat tidak perlu lagi memiliki banyak kartu demi mendapat bantuan.
Baca SelengkapnyaMasih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.
Baca SelengkapnyaIntegrasi dan sinkronisasi data sudah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPembahasan dengan Prabowo, setelah Kemensos berkoodinasi dengan Menko PMK dan kementerian lainnya yang memiliki data-data.
Baca SelengkapnyaNantinya semua bantuan dari pemerintah akan mengacu kepada data KTP Sakti tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca Selengkapnya