Kemendagri serahkan DAK2 dan DP4 untuk pilkada ke KPU
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri sudah menyerahkan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses ini dilakukan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015.
Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan, penyerahan data ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh kedua belah lembaga ini karena akan digunakan untuk melakukan pilkada.
Dia menambahkan, dalam penyerahan data ini ada dua jenis yang diterima, yakni hardcopy dan softcopy. Menurutnya, penyerahan data ini mengalami kemajuan. Dengan adanya softcopy maka akan mempermudah pendistribusian data tersebut ke kota-kota.
-
Bagaimana KPU Papua mendistribusikan logistik Pemilu? Nantinya, KPU Papua akan menggunakan pihak ketiga sehingga bagi perusahaan yang ingin berkontribusi silakan mengajukan penawaran melalui sistem informasi logistik KPU RI (silog), kata Ketua KPU Papua.
-
Bagaimana cara KPPS memastikan proses pemungutan suara lancar? KPPS harus memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini termasuk membantu pemilih dalam pengisian surat suara dan menjaga kerahasiaan.
-
Bagaimana PPS Pilkada 2024 membantu kelancaran pemilu? PPS mempunyai peran aktif dalam menjaga agar setiap tahanan pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan serta prinsip demokrasi.
-
Apa tugas utama KPPS Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Bagaimana PPK melakukan tugasnya dalam pemilu? Dalam menjalankan tugasnya, PPK harus menjaga netralitas dan independensinya sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan secara adil dan transparan.
"Soft file ini memudahkan kami untuk menyerahkan kepada KPU Kota karena aplikasi yang kami miliki, kanal kami. Begitu sampai di kantor kemudian operator mengolahnya, dalam hitungan tidak terlalu lama tidak perlu sampai matahari terbenam datanya sudah sampai ke daerah ke 9 provinsi dan 260 kota ini," ujarnya di Kantor Kemendagri, Jumat (17/4).
Husni mengharapkan, data ini akan semakin berkualitas dan dapat terdistribusi tempat waktu. Karena berdasarkan pengalaman, ada beberapa daerah yang terlambat menerima data DAK2 pada saat pilkada tengah berlangsung. "Sehingga DAK2 sudah diselamatkan dari politisasi yang ada di daerah," terangnya.
Selain itu, KPU masih ingin melakukan pemuktahiran data kependudukan untuk beberapa daerah. Harapannya ini dapat menjadi contoh data untuk menentukan kepala daerah yang akan maju secara independen atau partai.
"Kami kemarin mengirim surat, kami meminta beberapa data pemilih di beberapa lokasi. Untuk kami jadikan simple untuk pemutakhiran data pemilihan kami," tutup Husni.
KPU secara khusus akan mengundang Mendagri dan Ketua Badan Pengawasan Pemilu Muhammad untuk melakukan komunikasi dan peluncuran penyelenggaraan pilkada serentak sehingga komponen yang akan digunakan semakin siap.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat
Baca SelengkapnyaGOR dapat dimanfaatkan sebagai gudang logistik untuk mendukung Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaTito menjelaskan, salah satu tugas, tanggung jawab daripada pemerintah adalah untuk menyiapkan DP4 yang terdiri dari 2 kriteria.
Baca SelengkapnyaKPU mengantisipasi pertarungan capres dan cawapres berlangsung dua putaran, kendati pendaftaran peserta Pilpres 2024 belum dibuka.
Baca SelengkapnyaSebanyak 8.425.755 surat suara tersebut telah didistribusikan langsung ke KPU kabupaten dan kota.
Baca SelengkapnyaKPU Kota Tangerang Selatan mulai mendistribusikan logistik pemilu ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Baca SelengkapnyaIndonesia segera akan memasuki pesta demokrasi 2024. Pos Indonesia terus mempersiapkan diri untuk mendukung suksesnya hajatan besar ini.
Baca SelengkapnyaUsai itu, pertemuan dilanjutkan dengan sesi diskusi
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyerahkan alat bukti tambahan berupa formulir D Kejadian Khusus tingkat kecamatan seluruh Indonesia kepada Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaMasyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu
Baca Selengkapnya29.315 petugas pantarlih yang telah resmi dilantik oleh KPU DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKPU sudah mendistribusikan 4 juta kotak suara untuk TPS di seluruh Indonesia jelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya