Kenaikan anggaran DPR, antara gedung bobrok dan bangun apartemen

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan kenaikan anggaran untuk tahun 2018 dalam RAPBN yang akan segera dibahas. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyebut, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun. Jumlah itu naik dari tahun 2017 sebesar Rp 4,26 triliun.

Anton menjelaskan, dari total Rp 5,7 triliun itu, anggaran untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4 triliun. Sedangkan Rp 1,7 triliun diperuntukkan satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR. "Itu DPR dapat itu Rp 5.728.308.210. Untuk (anggota) dewan Rp 4.024.410.881. Untuk sekretariat (Setjen DPR) Rp 1.703.897.329," kata Anton, Kamis (10/8).

Dia menyebutkan, anggaran itu tidak terlalu besar. Persentasenya hanya 0,35 persen dari total APBN. "Semua lah, gaji, dan lain-lain. Bikin saja untuk dewan," ujarnya tanpa mau merinci alokasi anggaran.

Usulan kenaikan anggaran DPR tahun anggaran 2018, kata Anton, akan dibahas setelah Presiden Joko Widodo membacakan nota keuangan pada sidang tahunan MPR-DPR-DPD pada 16 Agustus 2017 mendatang. Nota keuangan itu akan dibawa dan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Soal kenaikan anggaran ini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan, sebagian anggaran DPR tahun 2018 dari total Rp 5,7 triliun bakal dialokasikan untuk penataan kawasan DPR. Salah satu wacana penataan kawasan DPR itu berupa pembangunan apartemen untuk disewakan ke anggota-anggota dewan.

Lokasi yang rencananya akan dipakai untuk pembangunan apartemen itu adalah Taman Ria Senayan menggantikan rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Tanah di Taman Ria Senayan merupakan milik Sekretariat Negara. "Intinya mereka menyewa di dekat DPR ini, karena itu disiapkan apartemen untuk disewakan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).

Dengan dibangunnya apartemen di Taman Ria Senayan, Fahri meyakini dapat meningkatkan efektivitas kinerja anggota karena lokasinya dekat dengan Gedung DPR. Sekaligus menghemat anggaran operasional anggota DPR. "Mereka tinggal dekat sini, tidak perlu tinggal di Kalibata, ongkosnya lebih mahal. Biayanya lebih besar, makan tanah yang lebih besar juga, kalau mereka di apartemen jadi lebih simple," terangnya.

Fahri menuturkan, awalnya Taman Ria Senayan bakal diproyeksikan untuk dibangun mal. DPR menolak wacana itu dan mengusulkan agar lokasi itu dipakai untuk proyek penataan kawasan. "Kemarin kita gagalkan karena mau bikin mal. Di Taman ria itu, kita agak menolak. Gimana kalau itu dibiarkan menjadi bagian konsep penataan kawasan. Karena di dunia itu sebetulnya, legislatif kota mandiri," jelasnya.

Wacana membangun apartemen ini mendapat dukungan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. "Saya sih bagus misalnya itu bisa terealisasi. Karena lebih bagus anggota DPR. Ini kan masih wacana, misalnya ke Gedung DPR ini jalan kaki lah," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).

Fadli menilai, pembangunan apartemen di bekas Taman Ria Senayan lebih baik ketimbang dibangun mal. Lagipula, kata Fadli, biaya perawatan rumah jabatan anggota DPR di Kalibata Jakarta Selatan cukup besar.

"Dan ada lahan sekretariat negara di situ daripada dibangun mal atau tempat-tempat hiburan, itu kan lahan negara. Bisa lebih efisien dari maintenance juga untuk rumah-rumah jabatan termasuk di Kalibata luar biasa mahalnya," terangnya.

"Bisa lebih murah kalau dibangun di sini semacam apartemen tinggi itu pernah kita diskusikan. Rumah susun lah ya, yang layak tentu saja. Kan itu cuma dipinjamkan selama masa dinas," sambung Fadli.

Namun Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan justru menyoroti perlunya renovasi terhadap gedung Nusantara I di Kompleks Parlemen yang sejak 15 tahun belum pernah disentuh.

"Sudah lebih dari 15 tahun, belum ada renovasi secara total. Urusan mau dibangun atau renovasi total itu utusan pemerintah, tapi masuk di nomenklatur kesekjenan. Bukan untuk DPR, tapi merupakan fasilitas negara," kata Taufik, dikutip dari Antara, Kamis (10/8).

Wakil Ketua Umum PAN ini mengakui memang kondisi gedung DPR sudah perlu ada perbaikan. Bahkan, kata dia, rekomendasi dari Kementerian PU-PR, gedung DPR memang sudah harus ada perbaikan. "Dari waktu ke waktu semakin tua. Sudah lebih dari 15 tahun ini, belum ada renovasi total Gedung Nusantara I. Padahal dari rekomendasi PU-PR, sudah harus ada renovasi yang lebih menyeluruh. Karena bangunannya sudah miring, dari Ditjen Cipta Karya. Karena kondisi bangunannya sudah dari 15 tahun belum dipelihara," kata Taufik.

Sikap Taufik ini mendapat dukungan dari Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani yang menolak rencana pembangunan apartemen bagi anggota dewan. Menurutnya, daripada membangun apartemen, lebih baik memperbaiki gedung DPR yang dinilai olehnya sudah sangat tak layak.

"Kalau saya pribadi lebih melihat yang diperlukan oleh anggota DPR itu adalah gedung kantor. Teman-teman media kan sudah merasakan bahwa gedung ini memang sudah enggak layak. Lift berapa kali macet, kemarin bahkan jatuh," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/8).

Anggota Komisi III DPR ini mencontohkan ruangan kerja bagi tiap anggota DPR tak layak untuk digunakan. Dia membandingkan, ruangan anggota dengan ruangan Kapolsek. Dia menilai ruangan sekelas Kapolsek saja lebih bagus ketimbang ruangan anggota dewan.

"Kita lihat kan ruangan anggota DPR sama kapolsek bagus mana? Ruang anggota Komisi III sama Kapolsek Tanah Abang atau Kapolsek Kebayoran bagus mana? Itu aja" ujarnya.

Arsul juga mengaku malu menjadi anggota DPR yang memiliki ruangan kerja tak layak. "Kepantasan aja lah. Saya kadang malu juga jadi anggota DPR. Itu ruangan eselon III itu. Eselon II aja kalah. Padahal protokolernya DPR katanya selevel sama Presiden," ujarnya.

Menurut Arsul, ruangan bagi anggota DPR seharusnya memiliki kualitas dan kenyamanan yang sama dengan lembaga negara lain. Selain ruangan yang tak layak, Arsul menilai keselamatan juga perlu diperhatikan. Dia mencontohkan, lift di gedung DPR yang tak aman sehingga dapat mengancam keselamatan.

"Kita aja wiridan terus setiap naik lift," selorohnya.