Kenapa bukti rekaman pencatutan nama Jokowi baru diserahkan ke MKD?
Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu telah menyerahkan bukti rekaman pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto ihwal permintaan saham PT Freeport Indonesia. Rekaman tersebut, baru saja diserahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sore ini.
Padahal, bisa saja bukti tersebut diserahkan berbarengan saat Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Setya Novanto, Senin (16/11) lalu. Lalu, apa pertimbangan bukti tersebut baru diserahkan hari ini ?
"Semua itu ada strateginya," kata Said setelah menyerahkan rekaman tersebut ke MKD DPR, Rabu (18/11) sore.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
Saat ditanya apa maksud dari strategi itu, dia enggan mengungkapnya. "Ya ada lah," elaknya.
Sementara itu, dia juga enggan mengungkap apakah rekaman tersebut sama dengan yang didengar oleh Presiden Joko Widodo seperti yang diutarakan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. "Saya tidak tahu, saya bukan menteri," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mendengarkan rekaman dan membaca transkip pencatut namanya buat memalak PT Freeport Indonesia. Bahkan itu diketahuinya sudah lama sebelum kabar ini meledak. Namun, Jokowi tetap diam atas masalah ini.
"Presiden sudah membaca dan sudah mendengar, saya udah mendengar juga, mendengarnya sudah lama tapi enggak ngomong-ngomong," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana, Jakarta, Selasa (17/11).
Jokowi, kata Pramono, bahkan telah mengetahui masalah pencatut namanya ini secara detail. Sehingga bisa dipastikan bekas Gubernur DKI Jakarta itu telah memahami semua persoalan ini.
"Yang jelas presiden sudah tahu duduk persoalannya yang sebenarnya, detailnya juga sudah tahu," tegas Pramono.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said menegaskan kemarahan Presiden Jokowi kepadanya setelah melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memang ben
Baca SelengkapnyaMantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap pernah ditegur Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaDeputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan informasi dari Butet laporan tersebut sudah dicabut
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi merespons gegernya kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN).
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaLaporan dilayangkan usai putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPK Abraham Samad mendesak agar sejumlah kasus yang berhubungan dengan keluarga mantan Jokowi agar dapat segera diusut.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya