Kepengurusan PKS Pimpinan Ahmad Syaikhu Resmi Terdaftar di Kemenkum HAM

Merdeka.com - Kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2020-2025 sudah sah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sekjen PKS, Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, kepengurusan baru ini menaati peraturan perundangan termasuk saat perubahan kepengurusan dan AD/ART sebagai hasil Musyawarah Majelis Syura PKS.

"Hari ini kami mengambil pengesahan dokumen dari Dirjen AHU Kemenkumham. Hal ini terkait hasil Musyawarah Majelis Syura tanggal 2-5 Oktober 2020 yang melakukan perubahan Pengurus dan AD/ART. Sebagaimana aturan dalam UU Parpol ada kewajiban untuk mengajukan pengesahan perubahan pengurus dan pengesahan perubahan AD/ART," katanya yang langsung disambut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di kantor Kemenkum HAM, Rabu (18/11).

PKS mengajukan perubahan kepengurusan dari Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman ke Presiden PKS Ahmad Syaikhu beserta jajaran kepengurusan DPP PKS.

"Disisi lain kami juga melakukan perubahan AD-ART sesuai hasil rapat Majelis Syura di Bandung. Kemudian kami pun berkonsultasi dengan jajaran Dirjen AHU mengenai persyaratan dan dokumen yang diperlukan, dan setelah berproses beberapa hari, Alhamdulillah hari ini semua telah diselesaikan," kata Anggota Komisi III DPR RI ini.

Aboe mengapresiasi kinerja dan jajaran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Dirjen AHU Kemenkum HAM yang memberikan pelayanan secara profesional.

"Kami sampaikan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Pak Menteri Yasonna dan Dirjen AHU beserta jajarannya, pelayanan yang diberikan sangat profesional. Kami sangat terbantu dalam melakukan pemenuhan persyaratan administrasi maupun melakukan perbaikan berkas. Sehingga kami bisa menyelesaikan seluruh persyaratan yang ada dengan baik dan benar," ungkap dia.

Aboe menegaskan, PKS merupakan partai politik yang selama ini selalu mentaati seluruh aturan yang ada. PKS memiliki semangat untuk menjadi partai dengan pengelolaan yang baik atau good party governance.

"Pemenuhan administratif berupa pengesahan perubahan pengurus dan AD ART adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan good party governance tersebut," ucapnya.

Usai Musyawarah Majelis Syura, PKS akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) V PKS yang akan digelar akhir November 2020 di Bandung, Jawa Barat.

"Susunan lengkap pengurus DPP PKS akan diumumkan pada Munas V PKS. Arah gerak dan kebijakan strategis lima tahun ke depan juga akan dibahas dalam rangkaian Munas V PKS yang akan digelar secara daring dan langsung dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat," paparnya.