Kepercayaan ke DPR meningkat, komisi III klaim sudah bekerja dengan baik

Merdeka.com - Lembaga Survei Charta Politika terhadap delapan institusi lembaga negara di delapan kota besar Indonesia dengan jumlah 800 responden. Hasilnya, tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meningkat.

Anggota Komisi III Ahmad Sahroni memandang penilaian publik yang diperoleh dari phone survei oleh Charta Politika membuktikan bagaimana wakil rakyat yang membidangi hukum, keamanan dan hak asasi manusia (HAM) melakukan pengawasan terhadap penegakan hukum, stabilitas keamanan negara dan persoalan HAM.

"Kita mengapresiasi penilaian publik atas kinerja Komisi III yang dipandang baik. Ini menggambarkan masyarakat percaya para wakilnya yang duduk di parlemen akan selalu mengawasi pemerintahan, khususnya dalam hal penegakan hukum, keamanan dan HAM," kata Sahroni di Penang Bistro, Jakarta Selatan, Selasa (28/8).

DPR, kata Sahroni, memastikan tidak adanya pelemahan dalam pemberantasan korupsi, bahkan juga mencoba memperkuat peran Polri dan Kejaksaan selaku institusi yang juga berwenang menangani kasus ini selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara untuk kasus narkoba, Komisi III secara lantang dan tegas juga berkali-kali menyerukan sinergitas dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, Bea Cukai, TNI untuk memberantas narkoba.

"Kita menekankan penanganan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial dengan mengedepankan ego sektoral masing-masing institusi. Harus bersinergi. Selain pengedaran, penyelundupan melalui jalur tikus perairan dan perbatasan hingga pelabuhan dan bandara udara sebagai pintu masuk ke Indonesia juga harus diperkuat," jelasnya.

"Demikian pula dengan pengawasan kimia yang menjadi bahan baku pembuatan narkoba dan peran lingkungan untuk mengawasi adanya lokasi-lokasi home industry narkoba harus terus digencarkan," tambahnya.

Hal lain yang menjadi konsen Komisi III, lanjut Sahroni, yakni terkait keamanan negara. Tahun ini selain memasuki tahun politik, perhelatan event akbar juga dilakukan di Indonesia seperti Asian Games di bukan Agustus-September dan pertemuan International Monetary Fund (IMF) and the World Bank Annual Meetings di Bali pada Oktober mendatang.

"Ini menyangkut citra Indonesia, keamanan harus dipastikan termasuk dari gangguan terorisme. Kami mengapresiasi langkah Polri dan instansi terkait dalam penanganan terorisme," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Riset Charta Politika Muslimin Tanja mengungkapkan, terjadi peningkatan kepercayaan publik atas DPR. Bila di berbagai survei sebelumnya disebutkan berada di peringkat terakhir, DPR saat ini meraih kepercayaan tinggi masyarakat dengan angka 49,3 persen.

"Peringkat ini hanya berada di bawah TNI (73,5 persen), KPK (73,4 persen), Presiden (68,6 persen) dan Polri (50,4 persen). Dari phone survei yang dilakukan terhadap 800 koresponden di delapan kota besar tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap DPR lebih tinggi dibanding partai politik yang berada di angka 45,8 persen," ujar Muslimin.

Survei ini juga memperlihatkan fungsi DPR yang paling diingat adalah legislasi dengan angka 53,5 persen, disusul anggaran 20,8 persen dan pengawasan 17,5 persen. Namun, masyarakat justru melihat fungsi pengawasan yang paling maksimal dilakukan oleh DPR dengan angka 44,8 persen, disusul legislasi 20,3 persen, dan anggaran 17,4 persen. Sementara sisanya dengan angka 17,5 persen menjawab tidak tahu.

"Untuk kinerja masing-masing bidang, Komisi III dipercaya publik paling menunjukkan kinerja dengan capaian angka berkisar 37 persen, disusul Komisi VIII (35,8 persen), dan Komisi I (27,3 persen). Komisi VII menjadi komisi yang dianggap paling minim kinerja dengan angka hanya 14 persen," tandasnya.