Follow
Keputusan DKPP Dinilai Kerap Dinegasikan KPU dan Bawaslu
Merdeka.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow melihat peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) belum maksimal. Lantaran keputusannya kerap dinegasikan oleh KPU dan Bawaslu.
"Sebetulnya pertanyaan kita yang paling fundamental adalah dalam diskusi kami masih perlu tidak sih DKPP kalau begini situasinya? Kalau masih perlu seperti apa, kalau semua putusannya bisa dinegasikan," katanya dalam webinar DKPP di ujung tanduk, Minggu (18/5).
Lihat juga berita tentang KPU di Liputan6.com
-
Bagaimana cara DKPP meningkatkan integritas penyelenggara pemilu di Jawa Tengah? Nana mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berupaya mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas melalui rapat koordinasi tersebut.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Mengapa KPU penting dalam demokrasi? Sejak didirikan, KPU memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan.
-
Kenapa DKPP menilai KPU melanggar kode etik? Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Apa peran utama KPU dalam pemilu? KPU memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan berkualitas.
-
Apa yang dilakukan KPU? Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.
"Jadi kalau dia dinegasikan dua penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu untuk apa lembaga ini ada," sambungnya.
Menurutnya, KPU dan Bawaslu merupakan lembaga ex officio di DKPP. Otomatis, dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut punya tanggung jawab terhadap DKPP.
Dalam pandangannya, secara langsung segala keputusan DKPP juga menjadi keputusan KPU dan Bawaslu. DKPP menjadi tidak berguna bila keputusannya tidak ditindaklanjuti KPU dan Bawaslu.
"Kalau dua lembaga ini (KPU dan Bawaslu) enggan melakukan tindak lanjut terhadap keputusan keputusan DKPP ya untuk apa (DKPP), jadi ini pertanyaan-pertanyaan kita," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPU diduga membatasi tugas pengawasan Bawaslu seperti yang diatur dalam Pasal 93 huruf d angka 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca Selengkapnya
Laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua
Baca Selengkapnya
Dalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu
Baca Selengkapnya
Bagja menerima atas kritik yang disampaikan oleh Megawati, dan akan memperbaikinya.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Ongku P. Hasibuan menegur kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama Pemilu.
Baca Selengkapnya
MK mencatat hal disoal pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara seharusnya disampaikan saat proses rekapitulasi.
Baca Selengkapnya
Menanggapi hal ini, fraksi PDIP berkomitmen akan terus berjuang dan memastikan demokrasi di Indonesia tetap berjalan
Baca Selengkapnya
Ketua MK Suhartoyo menanyakan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari tentang dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik oleh petugas KPPS.
Baca Selengkapnya
Penanganan pelanggaran atau kecurangan secara TSM itu ranahnya ada di Bawaslu, bukan MK.
Baca Selengkapnya
PPP menilai MK tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga keputusan diberikan tak mengakomodir keadilan rakyat memilih PPP.
Baca Selengkapnya
PDI Perjuangan menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural.
Baca Selengkapnya