Keputusan Menkum HAM bahayakan demokrasi, Gerindra dukung hak angket
Merdeka.com - Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan PPP kubu Djan Faridz berencana menggalang dukungan hak angket untuk Menkum HAM Yasonna Laoly. Menteri Yasonna dianggap terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga kedua partai dengan hanya mengakui satu kubu.
Partai Gerindra pun mendukung langkah yang dilakukan kubu Ical dan Djan Faridz untuk menggalang dukungan bagi Yasonna. Keputusan menteri dari PDIP itu dinilai telah mengancam demokrasi di Indonesia.
"Tentu ini saya kira ini suatu hal yang sangat wajar dan bagus, kalau saya sendiri melihat ini bagus saja. Supaya keputusan apalagi yang menimbulkan kontroversi seperti sekarang ini bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang diambil Menkum HAM," ujar Waketum Gerindra Fadli Zon usai menjenguk Haryanto Taslam di RS Medistra, Jakarta, Sabtu (13/3).
-
Bagaimana Zulhas memimpin Kemendag? Kemendag tidak hanya sukses meredam gejolak harga setiap mendekati peringatan hari besar nasional, namun juga berhasil menjaga inflasi serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen.
-
Bagaimana Bahlil membedakan waktu bekerja sebagai pejabat negara dan untuk politik? 'Iya, yang saya pahami kami semua menteri-menteri Pak Jokowi bekerja untuk menuntaskan tugas kami sampai dengan berakhir. Bahwa sekarang ada tahun politik, ada partai-partai yang punya pilihan dengan capres lain kan kami bisa bedakan, mana jam bekerja sebagai pemerintah, mana jam bekerja untuk politik,' jelas dia.
-
Siapa yang memimpin Indonesia saat pemilu pertama? Pada tahun 1955, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengadakan pemilihan umum pertama sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih representatif dan partisipatif.
-
Bagaimana Sahroni memulai karier politiknya? Karier Sahroni di dunia politik sebetulnya sudah tidak diragukan lagi. Sebagian putra asli kelahiran Tanjung Priok, Roni sapaan kerapnya merintis karier politiknya di Partai NasDem pada 2013. Setahun setelahnya dia maju Pemilihan Anggota Legislatif DPR RI.
-
Siapa yang memimpin Gerindra saat ini? Di Bawah Bayang-Bayang Masa Lalu, Kiprah Partai Gerindra Semakin Maju Dalam perjalanan politiknya, Partai Gerindra masih kerap dibayang-bayangi oleh sejarah masa lalu sang tokoh, yakni Prabowo Subianto.
-
Siapa yang memimpin kabinet saat pemilu? Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap.
"Dari mulai hari pertama dia menjabat lebih banyak keputusannya politik ketimbang hukum. Jadi ini saya kira akan membahayakan demokrasi kita," tambah Fadli.
Menurut Fadli, Menteri Yasonna harusnya kritis dalam menanggapi kisruh partai Golkar dan PPP. Namun apa yang dilakukan Yasonna dinilai Fadli justru memperkeruh kedua partai.
"Apalagi katanya ada pemalsuan-pemalsuan yang sekarang dilaporkan ke kepolisian. Ini saya kira akan membahayakan demokrasi kita, ketika legitimasi dari sebuah munas yang merupakan proses demokrasi dalam politik dibegal oleh kekuasaan-kekuasaan," terangnya.
Meski demikian, pria berkaca mata ini membantah bahwa dukungan ini karena kubu Ical dan Djan faridz pendukung setia Koalisi Merah Putih. Fadli menyebut dukungan hak angket adalah bentuk pengawasan yang dimiliki DPR kepada pemerintah.
"Kita perlu ikut campur ini bukan Gerindra, kita DPR mengawasi tindakan pemerintah. Jadi ini dalam rangka pengawasan. Tugas saya mengawasi Menkum HAM, itu amanat dari undang-undang bukan ikut campur," imbuhnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reaksi Fadli Zon Dikabarkan Bakal Jadi Menlu di Kabinet Prabowo
Baca SelengkapnyaPasal pemilihan gubernur oleh presiden berbahaya akan mematikan demokrasi.
Baca SelengkapnyaSuasana panas jelang debat perdana capres-cawapres mulai terjadi. Masalah HAM masa lalu menjadi topik hangat untuk saling menjatuhkan lawan.
Baca SelengkapnyaZulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca SelengkapnyaHasto pun menyinggung pomelik RUU DKJ yang saat ini tengah menjadi polemik.
Baca SelengkapnyaApa yang dilakukan Masinton hanya demi kepentingan politik semata.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan masa jabatan Presiden Jokowi yang berakhir tahun ini seharusnya diakhiri dengan sebaik-baiknya.
Baca SelengkapnyaFadli juga dikenal sebagai penulis dan editor yang aktif menerbitkan karya-karya di bidang politik dan sosial kebudayaan.
Baca Selengkapnya"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca SelengkapnyaPakar hukum Tata Negara Mahfud MD menilai Indonesia tengah mengidap beberapa penyakit hukum.
Baca SelengkapnyaCapres Anies Baswedan mendapat pertanyaan terkait pernyataannya saat debat capres kemarin.
Baca SelengkapnyaGerindra Bela Prabowo yang sering diserang isu HAM 1998
Baca Selengkapnya