Kerumunan di Kunker Jokowi, PKS Kritik Penegakan Hukum Prokes Kurang Adil
Merdeka.com - Wasekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Fathul Bari menilai Presiden Joko Widodo tidak bisa memberi contoh baik dalam menjaga protokol kesehatan. Ia mengkritik Jokowi yang membuat kerumunan saat kunjungan kerja ke Maumere, NTT.
"Kalau Presiden dan aparat negara terkait saja tidak bisa mencontohkan dan menjaga berjalannya protokol kesehatan dengan baik, maka apa artinya segala upaya penanganan yang menghamburkan dana masyarakat serta memakan banyak korban jiwa?" ujar Fathul dalam keterangannya, Rabu (24/2).
Fathul mengatakan, peristiwa itu menunjukkan penegakan hukum terkait protokol kesehatan menjadi terasa kurang adil.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Bagaimana Jokowi jaga kesehatan? Karena aktivitas sebagai Presiden yang terbilang sangat tinggi, Jokowi selalu menjaga kesehatan dan stamina tubuhnya dengan rutin mengonsumsi jamu. Tri selaku koki andalan Jokowi selalu membuat racikan jamu spesial yang terbuat dari temulawak, kunyit dan jahe. Pantas saja yaa Pak Jokowi selalu tampil prima disetiap kesempatan.
-
Bagaimana PKS usul Jokowi tunjukkan sikap bijak? “Saya sarankan Bapak Presiden yang terhormat, undanglah capres-capres yang Bapak anggap layak jadi presiden untuk makan siang sambil santai, ngobrol-ngobrol, curhat-curhat bersama, keren.“
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
"Bahkan penanganan pandemi disertai dengan kasus korupsi serta kasus penegakkan hukum terkait protokol kesehatan yang dirasakan kurang adil oleh sebagian masyarakat," tutur Fathul.
Spontanitas yang dijadikan sebagai alasan Istana dinilai terlalu mengada-ada. Apalagi mengingat tingkat positivity rate Covid-19 di Indonesia berada di kisaran 20 persen.
"Apakah harus seperti itu spontanitas seorang Presiden dari sebuah negara dengan tingkat positivity rate Covid-19 yang sangat tinggi? Padahal standar WHO idealnya positivity rate berada di bawah lima persen," kata Fathul.
Menurutnya tidak ada alasan sedikitpun untuk tidak menjaga protokol kesehatan. Apalagi dilakukan oleh Presiden dan aparat terkait. Kepekaan Jokowi terhadap tingginya kasus Covid-19 dinilai sangat minim.
"Yang dilakukan Presiden malah sengaja berhenti dan membagikan suvenir sehingga membuat kerumunan, lalu berdalih masalah itu selesai dengan alasan spontanitas," kata Fathul.
Sebelumnya beredar di media sosial video mobil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikerumuni banyak orang. Dalam video yang berdurasi 30 detik terlihat Jokowi muncul dari atap mobil untuk menyapa masyarakat. Mereka pun terlihat antusias.
Dengan menggunakan masker hitam, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyapa warga. Sesekali dia melambaikan tangan dan melemparkan kaos kepada masyarakat.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin membenarkan video tersebut. Menurut dia, video itu terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Maumere, Nusa Tenggara Timur, Selasa (23/2).
"Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete," kata Bey saat dikonfirmasi, Selasa (23/2).
Bey menjelaskan saat perjalanan masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan. Kemudian saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan, hal tersebut membuat rombongan Jokowi berhenti.
"Sehingga membuat iring-iringan berhenti," kata dia.
Bey menjelaskan hal tersebut terjadi secara spontanitas. Jokowi juga kata Bey mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker.
"Kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker," ungkapnya.
"Karena kalau diperhatikan, dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya," tambahnya.
Bey juga membenarkan Jokowi sempat membagikan hadiah kepada masyarakat. Mulai dari buku, kaos, hingga masker.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP terlihat melakukan perlawanan usai Golkar dan PAN gabung Prabowo
Baca SelengkapnyaJokowi menitip salam untuk Cak Imin, melalui dua menteri dari PKB
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, perguruan tinggi merupakan cerminan dari kekuatan moral.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, sejumlah Presiden Jokowi seolah tidak pro terhadap tegaknya demokrasi.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi untuk Cak Imin itu sebelumnya dititipkan lewat dua kader PKB yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaPeristiwa sosial, politik, ekonomi dan hukum belakangan ini sebuah rangkaian dari menurunya kualitas demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaSalim Segaf menilai, rakyat membutuhkan perubahan.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menanggapi Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi UGM
Baca SelengkapnyaAliansi Mahasiswa Bekasi-Karawang menggelar demonstrasi di Jalan Cut Meutia, Kota Bekasi, Selasa (6/2). Mereka membakar foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaKetua sementara Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaDia pun salah satu tokoh yang mendatangi MK saat gelombang aksi gencar menolak pengesahan RUU Pilkada di DPR
Baca Selengkapnya