Kesabaran Dedi Mulyadi 'digantung' Golkar di Pilgub Jabar

Merdeka.com - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sepertinya kesal dengan partainya sendiri terkait pencalonan dirinya sebagai cagub Jawa Barat yang tak kunjung diputuskan. Beredarnya surat bodong berisi keputusan DPP Golkar yang mendukung Ridwan Kamil membuat dia kecewa dan mengungkap adanya permintaan mahar. Sementara DPP Partai Golkar tampaknya masih mengulur waktu sambil memantau konstelasi politik di Pilgub Jabar.

Sebagai ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi sewajarnya punya keistimewaan diutamakan sebagai cagub Jabar yang akan bertarung dalam pilgub 2018 mendatang. Namun sikap DPP yang tak kunjung tegas membuat langkah Dedi tertahan. Dedi pun mengungkap pernah diminta duit mahar Rp 10 miliar agar rekomendasi pencalonannya dikeluarkan.

"Dengan tegas dia katakan kalau Anda tidak ‎kasih Rp 10 miliar jangan menyesal Anda tidak dapatkan apa-apa. Saya katakan tidak apa-apa, besok saya tidak jadi apa-apa juga enggak apa-apa," kata Dedi saat berorasi di hadapan ratusan kader Partai Golkar Jabar di kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Selasa (26/9).

Dedi menegaskan tokoh yang dimaksud bukan kader DPP Partai Golkar. Namun tokoh itu memiliki kedekatan dengan petinggi partai berlambang pohon beringin. "Saya katakan yang meminta itu bukan pengurus Golkar, hanya seorang tokoh biasa yang merasa dekat dengan Golkar‎," tegasnya.

Dedi mengaku menolak permintaan itu. "Saya sabar. Di tengah-tengah itu saya secara pribadi mengalami kegelisahan karena seringkali ada orang telepon," jelasnya.

Dalam pandangan Dedi, kondisi saat ini seharusnya menjadi pemicu agar kader semakin solid. Ini tidak lepas juga dari beredarnya rekomendasi DPP Partai Golkar tentang pengusungan Ridwan Kamil. "Jangan orang Jakarta yang menentukan nasib Jawa Barat," tegasnya.

Tidak hanya itu, Dedi juga tiba-tiba mengungkapkan sikap politiknya jika tidak diusung Golkar di Pilgub Jabar. Dedi tak sungkan mundur dari jabatan strategis yang diembannya. "Sikap saya adalah, ‎kalau Dedi Mulyadi harus dikorbankan untuk kebesaran partai, saya siap mengorbankan diri bahkan menghilangkan jabatan Ketua DPD pun saya siap kalau itu untuk kebaikan partai," kata Dedi Mulyadi.

"Dan kehadiran saya jika berangkatnya mengorbankan banyak orang, biarkan Golkar berjalan pada pikirannya, biarkan saya mewujudkan mimpi-mimpi saya bersama rakyat Jawa Barat," imbuhnya.

Menanggapi ucapan Dedi soal mahar, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid membantah jika ada praktik mahar di Golkar. "Enggak ada, enggak ada, tidak ada mahar mahar. Di Golkar itu tertib, kalau ada lewat bendahara. Tidak ada lewat orang, kalau lewat orang itu pribadi masing-masing," kata Nurdin di Restoran Puang Ocha, Jakarta Pusat, Rabu (27/9).

Menurutnya jika hal itu terjadi mungkin dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di partai dan bersifat pribadi bukan atas nama partai. "Misalkan Anda lihat ada kesempatan boleh aja anda menghubungi saya bisa uruskan SK (Surat Keterangan) kasih begini, itu urusan Anda dengan dia yang bersangkutan, kalau dapat SK nya terima kasih Anda uruskan, kalau tidak dapat SK nya suruh lapor polisi penipuan kan mudah aja gitu," ungkapnya.

"Di Golkar enggak ada mahar. Intinya Golkar tidak ada mahar," ucap Nurdin.

Terkait siapa cagub yang akan dipilih, Nurdin mengaku belum ada keputusan yang diambil DPP Golkar. "Belum ada keputusan resmi, surat yang beredar itu kan enggak ada nomornya belum ada nomor belum ada stempelnya sekalipun ada semua itu kalau belum disampaikan secara resmi kepada user, itu belum sah itu kuncinya," kata Nurdin.

Saat ini, lanjut Nurdin, proses pencalonan masih terus dimatangkan. "Masih proses kan, masih proses itu, begini belum ada secara resmi Golkar itu tertib kalau sudah ada secara resmi surat itu disampaikan ke DPD I, disampaikan calon gubernur bersangkutan, dan secara resmi disampaikan dalam forum resmi," pungkas Nurdin.