Keserentakan Pemilu Demi Efisiensi Anggaran, Tetapi Kenyataannya Bikin Bengkak

Merdeka.com - Anggaran Pemilu serentak semakin membesar. KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp86 triliun. Satu bagian yang cukup besar adalah honor untuk penyelenggara Pemilu.

Koordinator Nasional Seknas Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby, mengatakan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi semangat keserentakan Pemilu adalah efisiensi tahapan dan anggaran. Namun, pada kenyataannya keserentakan ini menimbulkan masalah sehingga anggaran menjadi membengkak.

"Jadi spirit dasar keserentakan itu kan dikembalikan ke putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14, nah bahasa dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu kan menyebut mempertimbangkan efisiensi tahapan dan anggaran. Nah ternyata keserentakan membuat kita jadi bengkak," ujar Alwan saat dihubungi, Jumat (17/9).

Satu hal yang disoroti adalah beban kerja penyelenggara Pemilu dengan adanya keserentakan. Pada tahun 2019, beban kerja yang berat menyebabkan banyak petugas Pemilu ad hoc meninggal dunia.

Alwan memandang, kejadian Pemilu 2019 mendorong perlunya peningkatan kesejahteraan penyelenggara.

"Catatan 2019 banyak juga anggota ad hoc yang meninggal akibat kerja dari begitu besar digaji cuma Rp300-500 ribu misalnya. Nah itu penting untuk diperhatikan," ujarnya.

Sehingga wajar bila KPU mengusulkan kenaikan honor mengikuti upah minimum di daerah masing-masing. Hal ini kemudian memperbesar anggaran Pemilu 2024.

Menurut Alwan, hal ini merupakan konsekuensi dari keserentakan Pemilu. Awalnya Pemilu diserentakan demi efisiensi anggaran, justru menimbulkan masalah baru yang perlu ditanggung APBN.

"Jadi satu sisi kita selalu mengatakan membutuhkan kepastian hukum, keterpenuhan regulasi. Tapi di dalam hal kepastian hukum dan regulasi justru membuat kita jadi tidak efektif. Justru jadi bermasalah," pungkasnya.