Ketar-ketir Akom jelang Munaslub Golkar

Merdeka.com - Rapat pleno DPP Partai Golkar menetapkan Munaslub dilaksanakan tanggal 23-26 Mei 2016 di Nusa Dua, Bali. Agenda Munaslub itu pemilihan ketua umum partai untuk menggantikan Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical.

Calon-calon ketum Golkar yang selama ini mengemuka di antaranya Setya Novanto, Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Azis Syamsuddin, Idrus Marham, Mahyudin, Priyo Budi Santoso sampai Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Ketua Penyelenggara Munaslub Partai Golkar, Theo L Sambuaga, syarat utama bagi mereka yang ingin maju sebagai ketua umum Golkar harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 30 persen suara dari jumlah total pemilik suara. Selain pemilihan ketua umum, Munaslub ini juga dipastikan akan disusun pengurus Partai Golkar yang baru.

"Di hari pertama Munaslub yang sudah dapat 30 persen akan jadi bakal calon. Kalau enggak mencapai 30 persen? Kalau yang mencapai 30 persen no 1, itu berarti 1 calon, itu langsung ditetapkan aklamasi," ujar Theo di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4).

Theo mengatakan, jika ada dua calon yang mendapatkan dukungan 30 persen suara, maka akan dipilih ulang secara dua tahap. Namun bila ada calon yang meraup 50 persen dukungan suara lebih tapi ada calon lain mendapatkan 30 persen suara, maka akan ditetapkan dua calon yang bakal bertarung.

"Itu kalau enggak ada yang 30 persen akan kepanitiaan dibicarakan siapa yang tetap bisa maju, terus di vote ulang. Kalau ada dapat 50 persen lebih, tapi ada yang 30 persen, akan ada 2 calon," kata dia.

Sementara itu, bakal calon ketua umum Golkar Ade Komarudin mengatakan, Munaslub Golkar harus menjadi ajang rekonsiliatif bagi seluruh kader partai berlambang pohon beringin ini. Dia ingin tidak ada kader yang merasa dianaktirikan setelah Munaslub digelar.

"Saya ingin tidak ada yang merasa jadi anak tiri di partai ini. Juga enggak ada yang merasa paling tuan rumah di partai ini. Semua adalah keluarga besar Partai Golkar. Semua bersaudara, tidak boleh ada satupun yang merasa terbuang. Dianaktirikan," kata Ade Komarudin di lokasi.

Di sisi lain, dia juga tak ingin ada kader yang merasa dianakemaskan oleh partai. Dia menegaskan, Golkar merupakan milik bersama dan menjadi aset bangsa.

"Sekaligus enggak boleh ada yang merasa paling dianakemaskan oleh partai ini. Sekali lagi partai ini adalah milik keluarga besar Partai Golkar dan milik bangsa Indonesia. Aset bangsa Indonesia, harus dijaga," tukasnya.

"Jadi momentum munas ini akan memaparkan sebaik mungkin keputusan-keputusan yang menyejukkan banyak pihak, Golkar dan Indonesia karena tahun-tahun ini Golkar dalam keadaan musibah yang memprihatinkan," kata dia.

Ketar-ketir Akom bukan tanpa alasan. Sebab, selama ini Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) memang dikenal sangat dekat dengan Caketum lainnya Setya Novanto.

Dalam musda Golkar di Sumsel, Rabu (27/4), bahkan Ical diketahui lebih memilih satu mobil dengan Setya Novanto ketimbang Agung Laksono dan Alex Noerdin yang juga hadir dalam acara tersebut.

Bahkan, meski sama-sama hadir dalam satu acara, Ical dan Agung tak lantas duduk berdampingan. Keduanya dipisahkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumsel, Alex Noerdin, di kursi paling depan.

Kemudian, kursi di barisan yang sama ada pengurus pusat partai. Di antaranya, Ketua Partai Golkar Nurdin Halid, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Setya Novanto (Setnov), Azis Samsudin, Fadel Muhammad, Nurul Arifin dan Indra Bambang Utoyo.

Pada saat pemukulan gong tanda dibukanya Musda, Ical dan Agung juga dipisahkan Alex Noerdin. Keakraban keduanya tetap berlanjut saat meninggalkan tempat setelah acara berakhir.

"Kita harus tetap solid untuk Pemilu 2019 mendatang dan Pilkada," kata Ical.

Bukan hanya itu, ketika Setnov terseret kasus dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dalam proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, Ical menyatakan pembelaannya. Menurutnya, Setnov tidak pernah melakukan negosiasi dengan pihak PT Freeport terkait perpanjangan kontrak perusahaan tambang itu di Papua.

"Tidak ada Setya Novanto melakukan negosiasi (kontrak Freeport)," kata Ical.