Ketemu Fadli Zon, Pansus Pelindo curhat ruangan sempit & tenaga ahli

Merdeka.com - Pimpinan Pansus Angket Pelindo II menemui Wakil Ketua DPR siang ini. Dalam pertemuan tersebut Ketua Pansus Angket, Rieke Diah Pitaloka hadir didampingi Wakil Ketua Pansus, Desmond Junaidi Mahesa dan Teguh Juwarno.

Dalam pertemuan ini Pansus Angket meminta Pimpinan DPR memfasilitasi beberapa kebutuhan. Beberapa di antaranya ialah masalah sempitnya ruangan, kurangnya tenaga lapang, perihal bantuan surat-menyurat, dan mempekerjakan tenaga ahli dari luar.

Awalnya para pimpinan Pansus Angket menyampaikan mengenai kesulitan yang mereka hadapi dalam proses kerjanya. Namun sejauh ini Rieke menyatakan belum ada hal berat yang dihadapi oleh Pansus Angket.

"Tapi sejauh ini tidak ada ya pihak-pihak yang ingin dimintai keterangan. Bisa dibilang cukup lancar lah. Banyak dokumen data yang masuk," kata Rieke dalam forum pertemuan Pimpinan Pansus dengan Pimpinan DPR di Ruang Pimpinan DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10).

Selain itu, menurut Rieke, Pansus Angket Pelindo II membutuhkan dukungan dari Pimpinan DPR dalam hal berkomunikasi secara intensif kepada Setjen DPR. Hal tersebut terkait kebutuhan surat-menyurat yang harus dijalankan dengan segera.

"Pimpinan DPR mengomunikasikan pada Setjen. Hal lainnya tenaga lapangan kurang. Hanya 8 orang dengan ritme kerja yang padat," tuturnya.

Di sisi lain Rieke berharap agar Pansus Angket bisa mengundang tenaga ahli dari luar. Hal tersebut guna memberi masukan pada Pansus Angket. ‎

"Ruang Panja terlalu kecil dengan 30 anggota, tempat duduk kita harus berbagi kursi," pungkasnya.

Rieke berharap meski banyak pihak memandang bahwa apa yang akan dibongkar Pansus Angket ini hal biasa, dia yakin ada sejumlah kasus besar di Pelindo II yang akan diungkap.

"Ini tentu saja ketika ada Pansus Angket, bukan menjadi suatu yang biasa saja. Keseluruhan partai menyetujui di paripurna dibentuk Pansus Angket, berarti ada sesuatu yang harus kita gali dari sesuatu yang kelihatannya biasa saja," jelasnya.

Rieke menuturkan bahwa Pansus Angket dibentuk untuk mendorong tata kelola BUMN yang baik. Sebab BUMN merupakan aset rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Fadli siap bekerja untuk memfasilitasi segala kebutuhan Pansus Angket. ‎Dia berjanji akan bergerak secepatnya.

"Tenaga lapangan, tenaga ahli, dan ruang saya akan komunikasikan ke Setjen. Agar selesai dari sisi teknis. Dari sisi substansi saya kira sesuai dengan pandangan para pansus sebagai pengawalan BUMN. Ini juga masalah dasar pengelolaan uang negara apakah sesuai dengan prosedur," tuturnya.

Menurut Fadli pada ujungnya Pansus Angket harus mencapai kesimpulan apakah ada pelanggaran terhadap undang-undang atau tidak di dalam Pelindo II. ‎"Karena BUMN ini pengejawantahan dari pasal 33 MD3," tandasnya.

Sedangkan Teguh Juwarno menginginkan Pansus Angket ini bisa mendapat prioritas lebih. Sebab bukan Panja atau Pansus biasa. Selain itu hal tersebut karena akan dibentuk Pansus lain di DPR.

"Masalah ruangan dan lainnya kami kesulitan. Intinya agar wibawa pansus maupun kredibilitas kami dihadapan nara sumber dan anggota sendiri ada. Kita berusaha secara objektif agar Pansus berjalan sesuai kordidor," ungkapnya.