Ketika Warkop Jadi Lokasi Kolusi Penyelenggara Pemilu dan Paslon Pilkada

Merdeka.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Alhamid kembali mengimbau penyelenggara pemilu untuk tidak nongkrong di warung kopi selama masa Pilkada 2020. Dia tak ingin ada kolusi antara penyelenggara pemilu dan pasangan calon di warkop.

"Kami sudah mengimbau atas nama DKPP agar penyelenggara pemilu, terutama temen-temen Adhoc, Panwas yang ke bawah, PPK ke bawah yang kalau Pilkada itu paling dekat interaksinya ke paslon untuk menghindari warung kopi," katanya dalam diskusi potensi dan jalan keluar dari kerawanan Pilkada 2020, Selasa (17/11).

"DKPP mengimbau kepada anda untuk tidak mengunjungi warkop sampai dilantiknya bupati wali kota," tambah dia.

Alhamid mengungkapkan, dari data yang ia miliki rencana kolusi antara penyelenggara pemilu dan paslon untuk pemenangan pilkada terjadi di warkop. Bahkan, sudah menjalar di kafe-kafe di kota.

"Data mengkonfirmasi rencana rencana tidak fair itu berada di warung kopi, bukan warung kopi lokal saja bahkan sampai warung kopi di Jakarta, jadi Pilkada di daerah X bincangnya di warung kopi Phoenam Jakarta, maaf menyebut merek," ucapnya.

"Nampaknya tidak cukup itu mereka bertemu di warung kopi lokal, dilanjutkan ke Jakarta, Surabaya agar rencana rencana yang tidak fair itu bisa mulus, itu data DKPP," sambungnya.

DKPP tak segan memberi sanksi kepada penyelenggara pemilu yang melanggar profesionalitas. Alhamid mengaku sudah mencopot penyelenggara pemilu yang ketahuan mengatur strategi pemenangan pilkada di warkop.

"Ada anggota penyelenggara yang kita berhentikan karena dirinya di warung kopi Jakarta untuk Pilkada di Kabupaten X," ucapnya.