Ketua Baleg DPR janji objektif bahas revisi UU KPK

Merdeka.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengapresiasi masukan-masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi soal revisi UU KPK. Supratman mengatakan, aspirasi-aspirasi yang menolak dilakukannya revisi UU KPK akan dibahas dengan segenap pimpinan dan anggota Baleg.

"Tentu akan diberitahukan kepada pimpinan dan Baleg, kami mendengar, terima kasih soal petisi 57.000 ada dokumen historical KPK, rohnya seperti apa, untuk mengingat sejarah KPK. Baleg obyektif untuk membahas RUU KPK," kata Supratman di Baleg DPR, Jakarta, Selasa (9/2).

Supratman menegaskan, tidak semua fraksi di DPR kompak setuju revisi UU KPK. Ada fraksi yang mengusulkan, menerima, menolak dan belum menentukan sikap.

"45 Orang pengusul dari enam fraksi, ada juga anggota menolak melakukan revisi, kita mendengarkan hasil fraksi," tutup Politisi Gerindra itu.

Seperti dikeahui, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan audiensi dengan Baleg DPR. Mereka menyerahkan petisi online change.org/janganbunuhKPK yang hingga Senin (8/2) kemarin, petisi ini sudah ditandatangani lebih dari 56 ribu orang.

"Dari pesan yang dilampirkan oleh para penandatangan petisi terlihat kekecewaan mereka terhadap DPR atas wacana revisi UU KPK," kata aktivis ICW Donal Fariz.

Menurut Donal, publik menilai revisi UU KPK akan melemahkan KPK. Jika DPR dan pemerintah ngotot untuk melakukan revisi UU KPK, justru di sana semakin terlihat KPK akan dimandulkan.

"Publik juga tidak setuju apabila kewenangan KPK melakukan penyadapan dibatasi dan tidak apabila kewenangan penuntutan oleh KPK dihapuskan. Bahwa tingkat kepercayaan publik kepada DPR dan partai politik jauh di bawah institusi demokrasi lainnya," jelas Donal.