Ketua Baleg DPR soal revisi UU KPK: Ini masalah yang begitu pelik

Merdeka.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menilai bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pelik. Menurutnya harus dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dan tak tergesa-gesa. Sebab, isu ini menjadi perhatian khusus publik.

"Kita berharap masukan jadi rujukan dan bahan penyempurnaan pengusul, sehingga bisa lebih komprehensif. Harus hati-hati dalam hal perubahan UU KPK. Ini masalah yang begitu pelik," kata Politikus Partai Gerindra tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2).

Setelah ini, menurut Supratman, akan dibentuk Panitia Kerja (Panja) bernama Panja revisi UU KPK. Sejauh ini belum dijadwalkan secara pasti kapan pembentukannya.

"Dijadwalkan dibentuk hari ini tapi karena dinamikanya tinggi, termasuk Gerindra yang menolak, akhirnya agar komprehensif maka kami tunda pembentukannya," tuturnya.

Sedangkan Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo menjelaskan, dalam waktu dekat Baleg akan mengundang KPK dan beberapa pakar. Hal tersebut guna menampung masukan untuk rancangan revisi dan naskah akademis. ‎Setelah itu barulah dibentuk Panja revisi RUU KPK.

"Sudah ada penyempurnaan yang cukup baik. Segera akan ada RDPU dengan KPK dan pakar. Lalu bentuk Panja dan konsinyering. Kalau ada green light dari KPK, gak ada masalah untuk disahkan sebagai inisiatif DPR," kata Politikus Golkar itu.