Ketua BURT: Semua fraksi setuju proyek pembangunan gedung baru DPR
Merdeka.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Roem Kono menegaskan pada dasarnya semua fraksi di parlemen mendukung proyek pembangunan gedung baru. Namun memang ada beberapa catatan yang diberikan fraksi kepada proyek bernilai triliunan ini.
Dia menjelaskan, proses pembangunan gedung baru itu sudah lama, dan saat ini sudah memasuki program implementasi DPR menuju parlemen modern. Menurut dia, hal itu sudah dibicarakan dan dikonsultasikan dengan Presiden namun membangun gedung tidak mudah.
"Saya kira ini prosesnya berjalan seperti biasa membangun gedung pemerintahan dan itu prosesnya sama," ujar Roem Kono dikutip dari Antara, Rabu (19/8).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
Dia mengatakan, pembangunan gedung itu tidak harus tahun 2015 karena DPR memiliki rencana strategis hingga 2019 yang utuh baik dari aspek transparansi, keterbukaan dalam rangka pelayanan masyarakat.
Politikus Golkar ini menjelaskan, BURT DPR RI, hanya pada tataran kebijakan yang sudah diambil melalui rencana strategis, pengawasan, dan dasar-dasar strategis kedepan.
"Terkait pembangunan dan kegiatan teknis merupakan domain kesekjenan DPR RI yang dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.
Terkait anggaran, Roem enggan merinci karena masih direncanakan setjen dan dibicarakan dengan BURT DPR RI. Menurut dia, BURT DPR mengesahkan anggaran itu lalu diajukan ke Badan Anggaran DPR sehingga hingga saat ini belum disetujui dan kemungkinan disahkan pada masa sidang kelima.
"Pembangunannya tahun jamak, kalau kami mendapatkan anggaran Rp 100 sampai Rp 200 miliar maka itu yang kami gunakan untuk pembangunan," ujarnya.
Roem menambahkan, beberapa tahun ke depan belum direncanakan tahap pembangunan gedung baru karena masih dalam masa perencanaan. Dia mengatakan, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan semua fraksi di DPR sehingga tidak ditentukan oleh BURT namun dibicarakan secara musyawarah mufakat.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaRapat dilaksanakan di ruang rapat Banggar DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10)
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR masih membahas terkait komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet.
Baca SelengkapnyaKeputusan tersebut diambil dalam rapat pleno bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Menpan RB Azwar Anas.
Baca SelengkapnyaRevisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.
Baca SelengkapnyaDPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029
Baca SelengkapnyaKata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah
Baca SelengkapnyaKomisi baru tersebut meliputi Energi, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, komisi 13 meliputi soal Hukum, Reformasi, dan HAM.
Baca Selengkapnya