Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua BURT: Semua fraksi setuju proyek pembangunan gedung baru DPR

Ketua BURT: Semua fraksi setuju proyek pembangunan gedung baru DPR Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Roem Kono menegaskan pada dasarnya semua fraksi di parlemen mendukung proyek pembangunan gedung baru. Namun memang ada beberapa catatan yang diberikan fraksi kepada proyek bernilai triliunan ini.

Dia menjelaskan, proses pembangunan gedung baru itu sudah lama, dan saat ini sudah memasuki program implementasi DPR menuju parlemen modern. Menurut dia, hal itu sudah dibicarakan dan dikonsultasikan dengan Presiden namun membangun gedung tidak mudah.

"Saya kira ini prosesnya berjalan seperti biasa membangun gedung pemerintahan dan itu prosesnya sama," ujar Roem Kono dikutip dari Antara, Rabu (19/8).

Dia mengatakan, pembangunan gedung itu tidak harus tahun 2015 karena DPR memiliki rencana strategis hingga 2019 yang utuh baik dari aspek transparansi, keterbukaan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Politikus Golkar ini menjelaskan, BURT DPR RI, hanya pada tataran kebijakan yang sudah diambil melalui rencana strategis, pengawasan, dan dasar-dasar strategis kedepan.

"Terkait pembangunan dan kegiatan teknis merupakan domain kesekjenan DPR RI yang dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Terkait anggaran, Roem enggan merinci karena masih direncanakan setjen dan dibicarakan dengan BURT DPR RI. Menurut dia, BURT DPR mengesahkan anggaran itu lalu diajukan ke Badan Anggaran DPR sehingga hingga saat ini belum disetujui dan kemungkinan disahkan pada masa sidang kelima.

"Pembangunannya tahun jamak, kalau kami mendapatkan anggaran Rp 100 sampai Rp 200 miliar maka itu yang kami gunakan untuk pembangunan," ujarnya.

Roem menambahkan, beberapa tahun ke depan belum direncanakan tahap pembangunan gedung baru karena masih dalam masa perencanaan. Dia mengatakan, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan semua fraksi di DPR sehingga tidak ditentukan oleh BURT namun dibicarakan secara musyawarah mufakat.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Baca Selengkapnya
PDIP Kembali Pimpin Banggar DPR, Ini Susunan Lengkapnya
PDIP Kembali Pimpin Banggar DPR, Ini Susunan Lengkapnya

Rapat dilaksanakan di ruang rapat Banggar DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10)

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Penetapan AKD DPR Diumumkan Sebelum Kabinet Pemerintah Terbentuk
Puan Maharani: Penetapan AKD DPR Diumumkan Sebelum Kabinet Pemerintah Terbentuk

Puan mengatakan DPR masih membahas terkait komisi yang akan dilebur untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di kabinet.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR RI Sepakat RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU di Rapur Terdekat
Baleg DPR RI Sepakat RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU di Rapur Terdekat

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Menpan RB Azwar Anas.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3
Baleg DPR Siapkan Draf Mekanisme Pembahasan Revisi UU MD3

Revisi UU MD3 sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara

Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.

Baca Selengkapnya
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR

DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Puan Maharani Pimpin Rapat Pengesahan Penambahan 2 Komisi dan Badan Aspirasi DPR RI
Puan Maharani Pimpin Rapat Pengesahan Penambahan 2 Komisi dan Badan Aspirasi DPR RI

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI pengesahan jumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR periode 2024-2029

Baca Selengkapnya
Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan
Dasco: Pembahasan Revisi UU MK saat Masa Reses Sudah Ada Izin Pimpinan

Kata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.

Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Tegaskan APBN Tak Terpengaruh meski Kementerian Prabowo-Gibran Ditambah
Ketua Banggar DPR Tegaskan APBN Tak Terpengaruh meski Kementerian Prabowo-Gibran Ditambah

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Tak Ada Penambahan Bangunan DPR Setelah Komisi Bertambah
Puan Sebut Tak Ada Penambahan Bangunan DPR Setelah Komisi Bertambah

Komisi baru tersebut meliputi Energi, Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, komisi 13 meliputi soal Hukum, Reformasi, dan HAM.

Baca Selengkapnya