Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DKPP nilai wajar pilkada serentak 2015 tak semarak

Ketua DKPP nilai wajar pilkada serentak 2015 tak semarak Airin Rachmi Diany nyoblos. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Hari ini, Rabu (9/12), 264 daerah secara serentak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Namun, gaung, semarak dan hingar bingarnya tidak terasa.

Ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) Jimly Assidiqie menilai wajar jika pilkada serentak yang digelar tahun ini tidak semarak. Banyak faktor melatarbelakanginya, mulai dari sosialisasi yang tidak maksimal, kampanye terbuka yang dibatasi waktunya, serta atribut kampanye yang disediakan Komisi pemilihan Umum (KPU) terbatas.

Dana penyelenggaraan pilkada yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga jadi salah satu faktor yang membuat pilkada kali ini kurang semarak. Sebab, anggaran penyelenggaraan pilkada tidak sama, tergantung kekuatan keuangan daerah.

Ini berdasarkan Undang Undang KPU pasal 65 Ayat 1 Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi kampanye difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota yang didanai APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

"Kemarin kan biaya sendiri makanya kampanye kemarin kan banyak tuh poster poster Paslon dipasang," ujar Jimly saat mengunjungi Kampung Pilkada Tempat Pemungutan Suara (TPS) Depok Jaya yang terdiri 5 TPS, Rabu (9/12).

Namun, kata dia, masih ada masyarakat yang cukup antusias menyambut pilkada. Itu dilihat di beberapa TPS seperti TPS yang dikunjunginya yakni TPS 14 dan 12 Beji Timur Depok, TPS 10,11,12,13, dan 14 Kampung Pilkada Depok Jaya yang dipadati oleh masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Salah satunya karena ada hiburan yang disediakan panitia.

Minah, salah seorang warga yang menggunakan hak suaranya di kampung pilkada mengaku antusias menyambut pilkada. "Seneng lah apalagi ada hiburan juga kan, apalagi ini ada test golongan darah juga biar sekalian," kata Minah.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Golput Pilkada Jakarta Tinggi, PKB Singgung Kelompok Terpelajar: Kandidat Tidak Diminati
Golput Pilkada Jakarta Tinggi, PKB Singgung Kelompok Terpelajar: Kandidat Tidak Diminati

Lembaga survei Charta Politika mencatat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi hanya 58 persen.

Baca Selengkapnya
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ini Dampak Buruk yang Terjadi Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Baca Selengkapnya
PPATK Ungkap saat Masa Tenang Pemilu Banyak Aliran Uang Tidak Wajar
PPATK Ungkap saat Masa Tenang Pemilu Banyak Aliran Uang Tidak Wajar

Ditemukan tingginya transaksi penukaran uang pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu ketika masa tenang.

Baca Selengkapnya
Angka Golput Tinggi, DPR Evaluasi Jadwal Pilkada Berdekatan dengan Pileg dan Pilpres
Angka Golput Tinggi, DPR Evaluasi Jadwal Pilkada Berdekatan dengan Pileg dan Pilpres

DPR tengah mencermati implikasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan rendahnya tingkat partisipasi politik warga dalam menggunakan hak suaranya.

Baca Selengkapnya
Pengeluaran Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu, Bawaslu: Tidak Logis
Pengeluaran Dana Kampanye PSI Hanya Rp180 Ribu, Bawaslu: Tidak Logis

Tidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Pilkada Menghalalkan Segala Cara, Politik Uang Merajalela
Cak Imin: Pilkada Menghalalkan Segala Cara, Politik Uang Merajalela

Cak imin menilai pelaksanan Pilkada saat ini merusak tatanan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Hanya 68 Persen, KPU Ungkap Penyebabnya
Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Hanya 68 Persen, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU RI membeberkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 hanya 68 persen.

Baca Selengkapnya
KPU Evaluasi Angka Partisipasi Pemilih Menurun di Pilgub Jakarta 2024
KPU Evaluasi Angka Partisipasi Pemilih Menurun di Pilgub Jakarta 2024

Menurut KPU ada kemungkinan penurunan partisipasi pemilih ketimbang Pemilihan Presiden (Pilpres).

Baca Selengkapnya
Partisipasi Pemilih Rendah, Pemerintah Buka Peluang Revisi Jarak Pilpres dan Pilkada
Partisipasi Pemilih Rendah, Pemerintah Buka Peluang Revisi Jarak Pilpres dan Pilkada

Salah satu penyebab rendahnya partisipasi karena kejenuhan masyarakat akibat jadwal pemilu yang terlalu berdekatan.

Baca Selengkapnya
KPU soal Laporan Kampanye PSI Rp180 Ribu: Laporan Awal, Belum Selesai
KPU soal Laporan Kampanye PSI Rp180 Ribu: Laporan Awal, Belum Selesai

KPU mengungkapkan jika laporan PSI itu belum semuanya dilaporkan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser "Cekak!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Baca Selengkapnya