Ketua DPD klaim 7 proyek DPR mampu gerakan ekonomi Indonesia
Merdeka.com - Ketua DPD Irman Gusman setuju dengan niatan DPR yang tetap ngotot 7 proyek pembangunan direalisasikan. Dia mengklaim lewat 7 proyek tersebut akan mampu membantu perekonomian di tanah air yang sedang merosot.
"Ini (7 proyek DPR) bisa gerakkan ekonomi juga. Kan kita pakai kontraktor," kata Irman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).
Adapun, kata dia, 7 proyek tersebut tak akan mengganggu perekonomian. Hal itu lantaran 7 proyek tersebut akan dicicil setiap tahunnya. Terlebih, dia menyebut 7 proyek itu bisa menjadi sebuah investasi.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Kenapa Irfan Hakim membangun pendopo? Irfan mengungkapkan ketidak inginannya terhadap warisan nusantara yang berharga ratusan tahun tersebut jatuh ke tangan penduduk atau kolektor asing.
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
"Tentu maksud saya dengan bertahap mengingat kondisi ekonomi seperti ini. Ini kan untuk Investasi juga, bukan untuk rutin sektor riil," ujarnya.
Lebih jauh, senator asal Sumatera Barat ini memahami alasan di balik keinginan DPR yang ingin 7 proyek tersebut terwujud. Sebab, kata dia, gedung yang ada saat ini memang sudah sepatutnya diperbaiki. Terlebih, tiap satu anggota DPR memiliki lima staf ahli yang harus memiliki ruangan yang lebih luas dibandingkan dengan ruangan yang sekarang.
"Kita melihat kebutuhannya dulu dengan fungsi parlemen yang lebih aktif sekarang. Melibatkan banyak staf, ini diperlukan. Kuncinya bagaimana membangun komunikasi dengan publik. Kan kita parlemen peran dan fungsinya meningkat. Kita harus evaluasi. Saya 16 tahun di Senayan sudah saatnya, memang ini kebutuhan," tukasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin mengatakan, misi utama bagi para anggota DPR terpilih yakni menyelamatkan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan DPR siap mendukung keinginan pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca SelengkapnyaPuan juga menyinggung soal keberhasilan pembangunan IKN yang membutuhkan dukungan semua pemangku kebijakan.
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, nyatanya bangunan Istana Negara dan Istana Garuda sudah dapat digunakan untuk acara-acara.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi memutuskan Otorita IKN menjadi mitra kerja Komisi II DPR.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaIJU mengamini, masalah bidang kesehatan masih menjadi problem serius di NTB. Khususnya soal stunting dan infrastruktur kesehatan.
Baca Selengkapnya"kita ingin juga agar kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, kira- kira seperti New York-nya Amerika," kata Tito
Baca Selengkapnya