Ketua DPP Golkar sebut 3 DPD belum setuju gelar munaslub
Merdeka.com - Desakan agar DPP Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencari Ketua Umum baru karena Setya Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP kian kencang digulirkan. Sejauh ini, 31 DPD I disebut telah setuju melakukan Munaslub.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng mengatakan hanya tinggal tiga ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (propinsi) saja yang belum setuju Munaslub.
Mekeng berharap Munaslub bisa digelar antara 15-17 Desember 2017. Lokasinya bisa Jakarta, Bandung atau Yogyakarta.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Bagaimana Golkar meningkatkan suaranya di pemilu 2024? 'Cara ini terbukti efektif dan efisien, karena kandidat kepala daerah yang akan diusung lebih banyak sudah teruji di Pemilu 2024,' ujar Pengamat politik Dedi Kurnia Syah, Senin (25/3).
-
Kapan Golkar akan mengadakan Munas? Posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ramai menjadi perbincangan, terlebih soal rencana musyawarah nasional (Munas) partai tersebut akhir tahun ini.
-
Apa yang dilakukan Golkar di Pilpres 2024? 'Kesempatan bagi saya untuk menyampaikan terima kasih saya atas kerja keras Partai Golkar dalam pemilihan umum yang tentu saja kita rasakan bersama tahun 2024 ini, peran Partai Golkar sangat besar,' kata Prabowo.
-
Bagaimana Golkar berperan? Pertemuan KTT ke-26 ASEAN-RRT menyepakati pentingnya penguatan kerjasama regional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan cita-cita Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, terutama dengan adanya upgrading ASEAN-China Free Trade Agreement (FTA) 3.0 dan implementasi penuh Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
"Tiga yang belum, NTT, Papua dan Papua Barat. Kita mengharapkan agar segera bergabung," kata Mekeng kepada wartawan, Jumat (1/12).
Mekeng mengklaim 31 pimpinan DPD I yang mendukung Munaslub telah menandatangani surat pernyataan agar segera dilakukan Munaslub. Mereka lakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri karena melihat Golkar yang sedang merosot.
"Semua sudah dilakukan sesuai aturan partai. Ketentuan Munaslub kan 2/3 dari jumlah DPD I. Ini sudah melebihi, jadi tidak ada alasan lagi menunda-nunda," klaimnya.
31 DPD I yang mendukung Munaslub, kata Mekeng, menyatakan mendukung Airlangga Hartarto menggantikan Setnov menjadi ketum baru Partai Golkar. Mereka menilai Airlangga punya kemampuan dan integritas yang baik serta bersih dari berbagai kasus korupsi.
"Figur Airlangga dianggap layak memimpin Golkar. Itu penilaian DPD ya," ujar dia.
Desakan agar Golkar menggelar munaslub juga terkait dengan penyelenggaraan Pilkada dan tahapan pendaftaran calon legislatif (Caleg) di awal 2018. Menurut hasil survei soal elektabilitas partai menunjukkan Golkar berada dibawah 10 persen.
Padahal, Golkar pernah menjadi pemenang Pemilu sejak reformasi 1998. Bahkan selama Orde Baru berkuasa 31 tahun, Golkar adalah selalu menjadi pemenang pemilu. Untuk itu, Mekeng menuturkan, munaslub menjadi salah satu solusi menyelamatkan elektabilitas Golkar.
"Golkar ini partai besar. Tidak bisa terus hancur seperti sekarang. Munaslub adalah pilihan untuk memperbaiki apa yang terjadi sekarang," tukasnya. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akbar meminta seluruh pengurus dan kader Golkar menjaga kekompakan dan soliditas partai.
Baca SelengkapnyaDPD Golkar seluruh Indonesia menyatakan tak ingin Munaslub.
Baca SelengkapnyaJelang diskusi GMPG yang digelar di Restoran Pulau Dua Senayan, Jakarta Pusat, diwarnai kericuhan oleh belasan orang yang mengaku dari AMPG.
Baca SelengkapnyaMunaslub Golkar dilakukan oleh Faksi Kecil yang bermain di tikungan terakhir jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSenior Partai Golkar mendesak digelar Munaslub untuk memilih Ketum baru. Hal ini karena elektabilitas partai jeblok
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menegaskan, tidak ada dorongan Munaslub oleh Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaJK mengatakan, apabila Golkar pecah, tidak akan bisa menang pada Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaSeluruh ketua DPD Golkar menolak Munaslub untuk melengserkan Airlangga dari jabatan Ketum partai.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini, isu Munaslub berembus kencang untuk melengserkan Airlangga dari kursi Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaKepemimpinan Airlangga diguncang melalui desakan Munaslub. Luhut didukung untuk maju di pemilihan Ketum.
Baca SelengkapnyaJK sebut Golkar telat dalam menentukan arah koalisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya"Elektabilitas partai politik yang tertinggi tapi masih di dalam rentang margin of error, partai Gerindra 18,1 persen, kedua PDI Perjuangan 16,4 persen,"
Baca Selengkapnya