Ketua DPR akan Tanyakan Alasan Komisi III Tunda Pengumuman Seleksi Hakim MK

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo akan menanyakan alasan penundaan pengumuman hasil fit and proper test calon hakim konstitusi kepada pimpinan Komisi III. Sebab, menurutnya, penudaan itu melanggar keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Ya saya segerakan komunikasikan dengan pimpinan Komisi III dan kawan-kawan di sana. Kenapa kemudian tertunda dan menyimpang dari rencana yang diputuskan di sebelumnya di Bamus," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/2).

Bamsoet, begitu dia disapa ini menyebut Komisi III memiliki pertimbangan untuk melakukan penundaan. Oleh karenya, dia ingin meminta penjelasan lebih lanjut.

"Makanya saya akan dalami nanti, dan kalau memang bisa dipercepat dan dikembalikan dengan sesuai rencana awal kita umumkan saat penutupan masa sidang besok Rabu ya sangat baik," ungkapnya.

Bamsoet menegaskan tidak akan ada proses lobi politik selama penudaan ini terjadi. Dia yakin para fraksi di DPR sudah memiliki sikapnya masing-masing dan tak perlu lagi melakukan lobi politik.

"Pilihan pasti sudah dimiliki oleh para pimpinan partai politik melalui fraksi-fraksinya. Hanya tinggal duduk kembali mendengarkan penyampaian pendapat ahli yang bisa hari ini, bisa besok, bisa besok malam paling lambat sehingga besok pagi bisa kita umumkan," ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini berharap keputusan pemilihan calon hakim konstitusi bisa segera diumumkan dan segera dibawa ke rapat paripurna sebelum penutupan masa sidang DPR. Sehingga tak lagi ditarik dan ulur.

"Justru saya menghendaki ini tidak di ulur, saya selaku pimpinan dan ketua DPR mnghendaki hakim MK sudah bisa di tetapkan pada sidang paripurna terkahir," ucapnya.

Diketahui, pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Hakim Konstitusi ditunda. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan usai menggelar rapat pleno Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/2).

Trimedya mengungkapkan penundaan akan dilakukan hingga selesai masa reses yang akan jatuh pada 14 Februari nanti. Usai reses, kata dia, akan dipilih dua calon hakim baru konstitusi.

"Jadi itu keputusannya. Tidak kita lakukan hari ini," kata Trimedya di lokasi, Kamis (7/2).