Follow
Ketua DPR akui ada masalah dalam postur RAPBN 2016
Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengakui ada beberapa hambatan dalam pengajuan RAPBN 2016. Menurutnya salah satu pengganjal tersebut ialah Penyertaan Modal Nasional (PMN) yang akan diselipkan dalam postur anggaran.
"Ada memang penyertaan modal, perlu dilakukan evaluasi-evaluasi. Berkaitan pendidikan semua kesejahteraan rakyat," kata Setnov di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).
Setnov juga meminta agar pembahasan di masing-masing komisi dengan lembaga mitra kerjanya segera dikebut. Kemudian hasil Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tersebut diharapkan segera disesuaikan dengan Badan Anggaran (Banggar).
-
Bagaimana Damri akan menggunakan PMN? Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin, mengatakan dari total PMN tersebut sebanyak Rp510 miliar akan dialokasikan untuk menyediakan 100 bus listrik perkotaan beserta infrastruktur listrik, sedangkan Rp490 miliar akan digunakan untuk meremajakan 384 bus diesel angkutan perintis.
-
Apa itu PPN 12%? Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2025.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa itu PIP Kemenag? Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
-
Kenapa PPN dinaikkan? Kenaikan PPN sendiri adalah amanah undang-undang nomor 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disepakati DPR dengan Pemerintah, yang mengamanatkan untuk menaikkan tarif PPN dari 10% ke 11% pada bulan April 2022, serta 11% menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025.
Rencananya Banggar akan mengadakan rapat siang ini pukul 13.00 Wib. "Jadi sekarang saatnya kita sudah minta para pihak di komisi suatu koordinasi harmonisasi terhadap Banggar," tuturnya.
Di sisi lain, Setnov menjelaskan bahwa dalam rapat Paripurna yang akan diselenggarakan besok, dia akan meminta masukan dari masing-masing fraksi. Selain itu dia sendiri akan mengarahkan apakah RAPBN 2016 sesuai dengan kebutuhan rakyat.
"Tentu kita dengarkan pandangan-pandangan fraksi-fraksi di Paripurna diharapkan berikan hal penting apa-apa yang disampaikan komisinya. Tentu kita akan dengarkan apa menerima atau menolak dari pada pandangan fraksi-fraksi, yang penting pimpinan adalah pro rakyat," terangnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jika kementerian kabinet Prabowo bertambah menjadi 44 maka jumlah komisi di DPR akan bertambah dari 11 menjadi 13 komisi.
Baca Selengkapnya
Puan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan PDIP tetap mendukung jalannya pemerintahan Prabowo, meski tidak menempatkan kader di kabinet.
Baca Selengkapnya
Puan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Puan juga menegaskan agar anggaran negara memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi.
Baca Selengkapnya
Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca Selengkapnya
Anas mengatakan, Kementerian PAN-RB akan menyiapkan pengadaan ASN di kementerian baru tersebut untuk berbagai kelas jabatan.
Baca Selengkapnya
Penambahan 44 kementerian ini berpotensi untuk mengancam pelaksanaan program prioritas.
Baca Selengkapnya
Isi pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara diusulkan diubah
Baca Selengkapnya
Permintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca Selengkapnya
Puan Maharani mengatakan siap mengawal sejumlah permasalahan pembangunan nasional.
Baca Selengkapnya
Dia menolak keras adanya rencana penambahan program pensiun
Baca Selengkapnya