Ketua DPR dilaporkan ke MKD, Agung sebut jangan saling menjatuhkan
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menilai, pengaduan terhadap Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena persaingan terkait pencalonan ketua umum Golkar. Maka dari itu Agung berharap persaingan tak berujung saling menjatuhkan.
"Memang itu bagian dari caketum. Tapi jangan sampai kemudian ada proses karakter assasination juga, saling menjatuhkan," kata Agung di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (23/2).
Namun Agung mengaku belum bisa memastikan apakah benar Akom mendapatkan gratifikasi berupa pesawat pribadi untuk kunjungan kampanye. Dia berharap agar ada penelusuran terkait hal ini.
-
Kenapa Golkar pertanyakan Anies maju di Pilgub DKI? 'Tapi tentu kan kita tahu bahwa majunya seseorangan menjadi kepala daerah itu kan harus mendapatkan dukungan dari partai politik, pertanyaannya adalah tentu dari partai mana gitu ya,' kata Ace, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Bagaimana Golkar menanggapi Anies di Pilgub DKI? 'Mau turun pangkat lagi dari capres menjadi cagub lagi gitu. Jadi saya kira tentu ini harus dipikirkan,' tegas dia.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
"Saya kira itu biarlah perkembangan yang akan bisa mengambil kesimpulan apakah benar seperti itu. Saya kira calon kita sudah tahu apa akibatnya kalau kemudian bermain-main seperti itu. Apalagi kemudian itu ada pernyataan itu atas dukungan dari para simpatisannya, bisa saja seperti itu. Saya tidak bisa langsung memvonis itu gratifikasi, biarlah nanti dilihat," ungkapnya.
Seperti diketahui sebelumnya persaingan perebutan kursi ketua umum Partai Golkar semakin memanas. Dalam momentum sebelum Mukernas Golkar, Akom yang mencalonkan diri menjadi ketua umum partai berlambang beringin tersebut dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP), M Adnan melaporkan Ade ke MKD atas dugaan menerima gratifikasi berupa pesawat pribadi (private jet). Namun informasi dari Adnan tak jelas, dia hanya mengantongi bukti foto dari media sosial (medsos).
"Berkaitan dengan beredarnya foto-foto di medsos sudah ramai. Ada dugaan bahwa ada beberapa anggota DPR, termasuk ketua DPR yang baru, Ade Komarudin menerima dugaan gratifikasi berupa pesawat jet mewah untuk keliling. Kita punya fotonya. Kami harap MKD proaktif," ujar Adnan.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agung Laksono menyindir sejumlah pengurus Partai Golkar yang merangkap jabatan.
Baca Selengkapnya"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca SelengkapnyaHak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut 70 persen komisioner KPU se-Indonesia tidak layak.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo memgajak semua pihak untuk mengawal demokrasi dalam ajang Pilpres 2024 berjalan jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar curiga ada penumpang gelap dengan kemunculan gagasan Munaslub melalui orang yang mengaku anggota Dewan Pakar Golkar.
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaKPU sebagai penyelenggara pemilu dinilai telah mengabaikan kepentingan negara
Baca SelengkapnyaBasarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca SelengkapnyaKetua Umum MKRG, Adies Kadir menilai Jokowi dan Gibran tidak mungkin mengacak-acak Golkar
Baca Selengkapnya