Ketua DPR dukung pemerintah keluar dari Trans Pacific Partnership
Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengatakan keinginan pemerintah untuk membatalkan keikutsertaan dalam kerjasama perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP) patut didukung. Apalagi, kata dia, Amerika Serikat sudah keluar dari kerja sama tersebut.
Setnov mengatakan, bagi Indonesia yang harus diutamakan adalah kepentingan nasional, bagaimana melindungi perekonomian dalam negeri. Dengan ketentuan semua anggota TPP harus menerapkan kebijakan non-tarif memang di satu sisi memberikan peluang untuk meningkatkan perdagangan ke negara lain.
"Tetapi jangan lupa potensi meningkatnya serbuan negara anggota TPP ke dalam negeri jauh lebih besar ketimbang kenaikan ekspor yang kita lakukan," kata Setnov, Senin (30/1).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
Ketum Partai Golkar itu menambahkan. apalagi negara-negara anggota TPP mempunyai kekuatan industri yang lebih baik dibanding Indonesia. Sebut saja misalnya Vietnam, panetrasinya terhadap pasar Amerika sangat kuat, terutama untuk produk tekstil, produk tekstil dan alas kaki.
"Sebaiknya kita mengoptimalkan kekuatan pasar dalam negeri dan potensi di kawasan Asean yang sampai sekarang belum digarap dengan serius. Pasar Asean belum dioptimalkan, baru tergarap sekitar 25 persen," katanya.
Selan itu, lanjutnya, berbagai kelemahan perlu terus diperbaiki seperti iklim investasi, kepastian hukum serta stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya, demonstrasi yang belakangan sering terjadi juga dapat mengganggu iklim investasi sehingga mempengaruhi masuknya modal asing ke dalam negeri.
"DPR mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Ekonomi Kerakyatan yang menjadi penyangga dan penyelamat perekonomian harus kita optimalkan. Tindakan afirmasi harus ditunjukkan baik berupa kebijakan, kelembagaan, permodalan dan pemasaran. Demikian pula, Industri manufaktur harus kita genjot kembali supaya dapat tumbuh dengan baik, karena serapannya terhadap lapangan kerja juga sangat besar" tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaMega bahkan sampai mempertanyakan ke Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan bahwa Surya Paloh merupakan ketua umum partai yang lebih memikirkan bangsa.
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaLuka yang ditinggalkan Anies cukup membekas di Demokrat. Bagaimana nasib wacana Sandi-AHY?
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaDia menegaskan keputusan MK nomor 60 sudah merupakan keputusan tertinggi Konstitusi dan harus dijalankan.
Baca SelengkapnyaPuan menegaskan, setiap partai termasuk PDIP memiliki hak mengusung calon di Pilkada.
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan konflik yang terjadi di dalam Koalisi Perubahan merupakan hal yang positif.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR RI setuju RUU Wantimpres menjadi usulan inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku, selalu menghormati seluruh keputusan masing-masing partai politik.
Baca Selengkapnya