Ketua DPR ingin ambang batas parlemen jadi 6 persen supaya jumlah partai sedikit
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap ambang batas parlemen ditingkatkan dari 4 persen menjadi 6 persen pada pemilu 2024. Dengan begitu, jumlah partai akan berkurang dengan ketatnya persaingan kursi di DPR. Dia menilai demokrasi akan lebih baik dengan kondisi seperti itu.
"Saya harapkan sekarang ambang batas 4 persen, ke depan ambang batas 6 persen, sehingga nanti partai hanya 5, 4 atau tiga seperti dulu itu. Justru paling mudah kita menerapkan demokrasi," ujar Bambang Soesatyo ketika diskusi di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Selasa (8/5).
Menurutnya, jumlah partai yang lebih sedikit akan mengurangi potensi konflik di masyarakat. pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyebutkan, saat ini sudah mulai ada benih-benih yang bisa menuai konflik di tingkat akar rumput.
-
Bagaimana cara agar Pemilu damai? Pemilu yang dilakukan secara damai dapat menghasilkan keputusan yang adil dan demokratis.
-
Apa itu koalisi secara sederhana? Koalisi merupakan kata yang cukup sering muncul di berbagai media belakangan ini.Sebenanrnya, apa itu koalisi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian koalisi adalah kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen.
-
Bagaimana cara meredam potensi konflik setelah pengumuman hasil Pilpres? 'Ada manfaatnya juga petinggi parpol tidak membuat eskalasi konflik lebih besar. Dan hari ini tidak banyak pernyataan keluar dari elite partai politik yang mengomentari atau membangun opini ketika hari pertama persidangan MK ini,' kata Anto.
-
Bagaimana cara menjaga kerukunan di pemilu dengan dialog? Mengadakan dialog antara partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Dialog semacam ini dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
-
Bagaimana caranya agar Pemilu 2024 damai? 'Kita menyampaikan pesan-pesan Pemilu Damai. Jangan mau terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang mengganggu kelancaran Pemilu 2024 penuh damai,' pungkas Masjag.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
"Karena tidak banyak dan pasti menekan kerusuhan menekan konflik horizontal yang saat ini ditumbuhkembangkan dan kita mesti waspada," imbuhnya.
Selain jumlah partai semakin sedikit, jumlah calon legislatif pun tidak terlalu banyak. Sebab, calon legislatif pada Pemilu 2019 sangat melimpah. Caleg DPR saja mencapai 25.000 orang yang akan dicantumkan dalam surat suara. Belum lagi DPRD tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Dia khawatir ini membuat pemilih kebingungan. Apalagi nanti pemilih akan memegang lima surat suara. Ditambah masyarakat Indonesia masih banyak minim literasi dan didominasi masyarakat pedesaan dengan rasio umur pemilih di 2019 nanti cenderung lebih besar.
"Saya justru khawatir akankah demokrasi lahir di tengah kebingungan ribuan nama itu. Saya justru khawatir banyak joki yang membantu bapak ibu kita petani dan nelayan yang hanya punya waktu dua menit dalam bilik dan psikologis tidak tahu seperti apa," jelas Bamsoet.
Di luar pileg yang akan membuat kebingungan dengan banyaknya calon, Bamsoet menyakinkan kepada masyarakat bahwa pemilihan presiden tahun depan hanya akan ada dua calon yang bertarung.
"Pilpres tidak usah khawatir karena kemungkinan hanya ada dua calon, head to head dua pasang," imbuhnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen NasDem menilai ambang batas parlemen merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi.
Baca SelengkapnyaMK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.
Baca SelengkapnyaGolkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet
Baca SelengkapnyaAdanya treshold selama ini menyebabkan antara pilihan rakyat dan calon.
Baca SelengkapnyaPakar hukum menilai putusan MK ini baik bagi demokrasi dan bisa mencegah monopoli pencalonan kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaPanja Baleg DPR menyetujui syarat baru pencalonan calon kepala daerah di pilkada diputuskan MK namun berlaku bagi partai non parlemen.
Baca SelengkapnyaDiketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold
Baca SelengkapnyaPKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca SelengkapnyaMuzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.
Baca SelengkapnyaDalam sistem ini, pemilih memberikan suaranya kepada partai politik, bukan kandidat individual.
Baca Selengkapnya