Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR ingin pastikan pemilik e-KTP yang tercecer punya hak pilih di 2019

Ketua DPR ingin pastikan pemilik e-KTP yang tercecer punya hak pilih di 2019 Bambang Soesatyo. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah memastikan ratusan data dari KTP elektronik yang tercecer di Jalan Salabenda, Bogor tidak disalahgunakan. Sebab, sepengetahuan Bamsoet, e-KTP tersebut sudah rusak dan tidak lagi terpakai.

"Tapi yang penting bagi kami adalah KTP itu sekarang sudah diamankan dan tidak boleh disalahgunakan itu sudah tidak terpakai lagi," kata Bamsoet sebelum acara buka puasa di Rumah Dinas Ketua DPR, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Senin (28/5).

Selain itu, DPR ingin memastikan nama dan data yang tertera di e-KTP yang tercecer harus sesuai dengan pemiliknya serta memiliki hak pilih jelang Pilkada dan Pemilu Serentak 2019.

"Dan kami ingin memastikan dan minta kepastian bahwa nama-nama yang tertera dalam KTP itu harus dipastikan pemilik KTP aslinya dan punya hak suara nanti dalam memilih," ujar Bamsoet.

Bamsoet mengaku telah meminta Komisi II DPR untuk meminta penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri terkait masalah tersebut saat rapat kerja.

"Walaupun sebetulnya kita sudah membaca juga penjelasan menteri bahwa itu adalah KTP belum bisa dimusnahkan karena harus ada persetujuan dari KPK karena menyangkut pertanggungjawaban atau berita acara," tegas dia.

Tak hanya lewat DPR, Bamsoet mendorong Kepolisian untuk melakukan penyelidikan hingga tuntas. Namun dari keterangan kepolisian, Bamsoet mengetahui tak ada unsur pidana dalam masalah tersebut.

"Dari pihak kepolisian saya juga minta komisi III untuk melakukan penyelidikan walaupun kita sudah mendengar dari pihak kepolisian bahwa tidak ada ditemukan unsur pidana," tandasnya.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) domisili Sumatera Selatan ditemukan tercecer di Jalan Raya Salabenda, Kabupaten Bogor. Diduga e-KTP dalam kardus itu terjatuh dari truk.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh langsung memberikan klarifikasi. Menurutnya, e-KTP yang dibawa sopir truk adalah kartu yang sudah tak berlaku dan tengah dalam perjalanan ke gudang Kemendagri di Bogor.

"Jajaran Polsek Kemang dan Polres Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa KTP-el yang tercecer tersebut adalah KTP-el rusak atau invalid dan diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak, Bogor," kata Zudan

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Data Pemilih Diduga Bocor, Mahfud MD: Saya Minta KPU Lebih Hati-hati Agar Tidak Mudah Dibobol
Data Pemilih Diduga Bocor, Mahfud MD: Saya Minta KPU Lebih Hati-hati Agar Tidak Mudah Dibobol

Mahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi

Baca Selengkapnya
PDIP Wanti-Wanti Skenario Tersembunyi di Kasus KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun
PDIP Wanti-Wanti Skenario Tersembunyi di Kasus KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun

Hasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.

Baca Selengkapnya
NIK KTP Anggota DPRD dari PDIP juga Dicatut Jadi Pendukung Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta
NIK KTP Anggota DPRD dari PDIP juga Dicatut Jadi Pendukung Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta

PDIP akan membuat kanal pengaduan untuk temuan pencatutanĀ KTP warga Jakarta.

Baca Selengkapnya
60 Ribu Pemilih Potensial di Bandung Belum Memilili E-KTP
60 Ribu Pemilih Potensial di Bandung Belum Memilili E-KTP

Pemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.

Baca Selengkapnya
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.

Baca Selengkapnya
Catat, Surat Keterangan Perekaman KTP Bisa Digunakan untuk Syarat Mencoblos
Catat, Surat Keterangan Perekaman KTP Bisa Digunakan untuk Syarat Mencoblos

Masyarakat belum memiliki KTP tetapi sudah didata dapat menggunakan surat keterangan bahwa mereka telah melakukan perekaman bisa digunakan saat Pemilu

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menkominfo soal Data Bocor: Ini Peringatan Buat KPU, Harganya Mahal!
VIDEO: Menkominfo soal Data Bocor: Ini Peringatan Buat KPU, Harganya Mahal!

Menkominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan data pemilih yang bocor merupakan data daftar pemilih tetap atau DPT

Baca Selengkapnya
DPR Geram Data 204 Juta Pemilih Bocor: Kalau Kecolongan, Harus Tanggung Jawab Ini KPU!
DPR Geram Data 204 Juta Pemilih Bocor: Kalau Kecolongan, Harus Tanggung Jawab Ini KPU!

DPR geram dengan kabar dugaan kebocoran data 204 juta pemilih oleh KPU.

Baca Selengkapnya
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Dharma-Kun, Ridwan Kamil Tegaskan Soal Aturan
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Dharma-Kun, Ridwan Kamil Tegaskan Soal Aturan

Kang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menko Hadi Blak-blakan Biang Kerok Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Milik Jokowi
VIDEO: Menko Hadi Blak-blakan Biang Kerok Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Milik Jokowi

enko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli

Baca Selengkapnya
Komisi II Minta KPU Pastikan Kabar Kebocoran Data Pemilih: Bahaya Jika Benar
Komisi II Minta KPU Pastikan Kabar Kebocoran Data Pemilih: Bahaya Jika Benar

Kebocoran data pemilih pasca aksi peretasan website KPU baru sebatas indikasi.

Baca Selengkapnya
Menkominfo Minta Kebocoran Data Pemilu di KPU Tak Dipolitisasi: Motifnya Ekonomi
Menkominfo Minta Kebocoran Data Pemilu di KPU Tak Dipolitisasi: Motifnya Ekonomi

Budi Arie pun menjamin, jika sistem informasi elektronik selama pesta demokrasi ini tetap aman dan terjamin.

Baca Selengkapnya