Ketua DPR Khawatir Tak Ada yang Dukung Pansus Pemilu
Merdeka.com - Fraksi PKS dan Gerindra di DPR mengusulkan dibentuknya Pansus Pemilu. Dasar usulan ini adalah dugaan kecurangan dan banyaknya petugas dan pengawas Pemilu yang meninggal dunia saat melaksanakan tugas.
Sejumlah fraksi pun menolak usulan ini dan meminta agar DPR lebih baik mengawal proses rekapitulasi dan menunggu hasil Pemilu yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei nanti.
Terkait usulan ini, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan, pembentukan Pansus ada mekanisme yang harus diikuti. Bamsoet khawatir usulan Pansus ini bakal kandas karena tak mendapat dukungan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
-
Bagaimana DPR ingin Pemilu 2024 berjalan? Terakhir, Sahroni pun berharap agar Pemilu 2024 yang akan terjadi dalam kurun waktu beberapa hari lagi ini, dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik-konflik.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
"Pengalaman kita, berbagai semangat daripada hak angket segala macam, akhirnya kandas juga karena tidak ada yang mendukung," jelasnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).
Dia juga menilai usulan Pansus Pemilu prematur karena saat ini proses tengah berlangsung dan sekitar dua pekan lagi hasilnya akan diumumkan KPU.
"Jadi masih prematur kita bicara soal hak angket karena tanggal 22 ini kan Pilpresnya (diumumkan). Jadi masih prematur kalau kita langsung tancap gas," ujarnya.
Bamsoet pun meminta semua pihak menunggu hasil Pemilu dan memantau perkembangan selanjutnya. Dia pun prihatin dengan banyaknya petugas dan pengawas Pemilu yang meninggal dunia. Hal ini menurutnya telah diantisipasi saat pembahasan UU Pemilu dengan mengurangi jumlah pemilih per TPS.
"Dalam menyusun UU Pemilu yang dibahas di Komisi II untuk periode ini untuk Pemilu 2019, itu sudah diantisipasi dengan mengurangi beban orang di tiap TPS dari 500 lebih menjadi 300. Karena beban tugas itulah yang barangkali mendorong para petugas kelelahan dan yang bersangkutan kemudian sakit," jelasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaPerubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPKS Usul Pimpinan DPR Diisi Seluruh Fraksi, Cak Imin: Prosesnya Agak Sulit
Baca SelengkapnyaKomisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaTidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca Selengkapnyaakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin Revisi Undang-undang Pilkada batal disahkan menjadi undang-undang.
Baca Selengkapnya