Ketua DPR minta aparat awasi media sosial jelang pilkada dan pemilu
Merdeka.com - Jelang pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019, Ketua DPR Bambang Soesatyo merasa geram terhadap makin meningkatnya akun palsu di media sosial yang disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah, berita hoax, dan hate speech. Korbannya tokoh nasional hingga Presiden Jokowi. Terakhir, Presiden RI Kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, jadi korban hoax.
Karena itu, Bamsoet, sapaan akrabnya, meminta Komisi I DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertindak. "Mendesak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan pengawasan intensif terkait penyebaran fitnah, berita hoax, dan hate speech di media sosial yang berpotensi menimbulkan konflik," tegas Bamsoet, Rabu (14/2).
Dia juga berharap Komisi I DPR melalui Kemenkominfo, memanggil penyedia media sosial dalam rapat dengar pendapat. Hal itu berguna untuk membahas persoalan tersebut dan menjadikan media sosial yang sehat dan netral.
-
Siapa yang diserang menjelang Pemilu? 'Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah). Sekarangkan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke Pemerintah,' imbuhnya.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Apa saja tantangan media siber di pemilu? Tantangan inilah yang akan dihadapi media massa dalam menghasilkan jurnalisme berkualitas.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks ini? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Siapa yang menyebarkan hoaks tentang Partai Perubahan? Usai pernyataan Anies yang ingin mendirikan partai baru, di media sosial beredar Anies membentuk Partai Perubahan dan mengimbau masyarakat untuk ikut bergabung bersama partai barunya.
Kepada BSSN, Bamsoet, meminta agar bersikap objektif terhadap penyebar fitnah, berita hoax, dan hate speech di media sosial dengan mengacu pada hukum yang berlaku.
Bamsoet mengimbau masyarakat menggunakan akun media sosial secara bijak termasuk melaporkan jika melihat akun-akun yang digunakan untuk menyebarkan fitnah, berita hoax, dan hate speech. "Apalagi kalau terkait Pilkada dan Pemilu. Laporkan segera ke Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian," tegasnya.
Di sisi lain, Bamsoet juga menyoroti rendahnya minat baca dan kemampuan individu di dalam mengolah serta memahami informasi atau kemampuan literasi. Sebagai Pimpinan DPR, Bamsoet meminta Pemerintah untuk melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga yaitu ementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) bekerja sama.
"Tujuannya membuat skema penguatan akses baca kepada masyarakat," kata Bamsoet.
Pemerintah juga perlu melakukan inovasi terhadap akses baca melalui teknologi digital. Pada tataran keluarga, Bamsoet berharap ada upaya untuk membudayakan gemar membaca sejak dini. "Mengingat budaya gemar membaca merupakan bagian utama dari pembangunan sumber daya manusia," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nasriadi juga mengimbau kepada seluruh tim sukses dan pendukung calon agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaPenyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca SelengkapnyaMenkominfo akan menertibkan akun buzzer yang menyebarkan informasi hoaks dan radikalisme.
Baca SelengkapnyaMabes Polri berencana melakukan patroli selama Pilkada 2024, baik turun langsung ke lapangan maupun di dunia maya.
Baca SelengkapnyaPolisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaDaftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca SelengkapnyaDia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu
Baca SelengkapnyaBawaslu Bali fokus memantau penyebaran isu-isu yang muncul di Pulau Dewata.
Baca SelengkapnyaFenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini
Baca Selengkapnya