Ketua DPR minta aparat sikat akun robot penyebar hoaks di medsos
Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencermati akun-akun di media sosial (medsos) pembuat dan penyebar hoaks jelang Pemilu 2019. Bamsoet itu menduga banyak akun robot yang dimanfaatkan untuk menyebar hoaks demi tujuan politik jelang Pemilu 2019.
"Meminta Kemenkominfo dan Bawaslu untuk melakukan upaya-upaya dalam mengantisipasi munculnya ujaran kebencian maupun hoaks pada berita di media online maupun media sosial, mengingat robot yang digunakan dalam media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks masih tersebar di media sosial," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (20/9).
Selain itu, Bamsoet juga meminta Polri bertindak tegas mengungkap akun-akun robot penyebar hoaks. Mantan ketua Komisi III DPR itu meyakini Direktorat Siber Bareskrim Polri sangat mampu menelusuri dan mengungkap pihak di balik akun palsu di medsos.
-
Bagaimana DPR manfaatkan Medsos? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
-
Apa peran Medsos menurut DPR? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
-
Kenapa DPR perlu manfaatkan Medsos? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Bagaimana Polisi Pekanbaru melibatkan admin medsos untuk cegah hoax? Polresta Pekanbaru mengambil langkah inovatif dengan melibatkan admin media sosial publik dalam upaya mencegah hoaks dan isu sara selama Pemilu 2024.Kolaborasi ini terwujud dalam diskusi santai antara Satreskrim Polresta Pekanbaru, dipimpin oleh Kasat Reskrim Kompol Bery Juana Putra, dan sejumlah admin media sosial di salah satu kafe di Pekanbaru.
-
Siapa yang tangani isu hoaks di Kominfo? Tim AIS Kementerian Kominfo menemukan sebanyak 2.357 isu hoaks dalam kategori kesehatan.
"Agar kepolisian menindak tegas pelaku yang mengendalikan akun robot penyebar ujaran kebencian dan hoaks sesuai dengan perundangan yang berlaku," tegasnya.
Bamsoet menambahkan, hal yang tak boleh dilupakan adalah mengedukasi masyarakat agar tidak mudah menyebar hoaks. Oleh karena itu, katanya, harus ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara mengolah informasi yang didapat agar tidak begitu saja diterima sebagai kebenaran.
"Sosialisasikan kepada masyarakat mengenai bagaimana melakukan pengecekan kebenaran informasi kepada beberapa media lain atau lembaga resmi yang berwenang mengeluarkannya," tuturnya.
Mantan wartawan itu juga mewanti-wanti masyarakat agar tidak menghina peserta pemilu berdasar suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). "Janganlah menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2019," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Daftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaMenkominfo akan menertibkan akun buzzer yang menyebarkan informasi hoaks dan radikalisme.
Baca SelengkapnyaNasriadi juga mengimbau kepada seluruh tim sukses dan pendukung calon agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Baca SelengkapnyaPenyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca SelengkapnyaPara admin untuk bersinergi dalam mencegah penyebaran kabar bohong atau isu SARA.
Baca SelengkapnyaLangkah hukum akan diterapkan Kominfo apabila ditemukan kasus hoaks yang memiliki intensitas berat dan berpotensi memecah belah bangsa.
Baca SelengkapnyaPolisi memantau dan mendeteksi konten-konten hoaks yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca SelengkapnyaPolisi melakukan patroli siber untuk menyisir akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian maupun informasi hoaks.
Baca SelengkapnyaPolisi menggelar patroli siber untuk mengatasi serangan berita-berita hoaks dan fitnah selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu
Baca SelengkapnyaMasyarakat diimbau untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya dan melaporkan hoaks kepada pihak berwenang.
Baca Selengkapnya