Ketua DPR minta Pilkada dibubarkan bila hancurkan bangsa
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin menyarankan publik tidak menjadikan Pilgub DKI sebagai celah untuk merusak persatuan bangsa. Akom sapaan akrabnya, menyebut persatuan bangsa terlalu mahal dikorbankan hanya demi kepentingan politik di Pilgub DKI.
Akom menegaskan jika Pilgub DKI hanya menjadi pemicu rusaknya persatuan lebih baik gelaran demokrasi di Jakarta itu dibatalkan.
"Ekstremnya saya katakan bila perlu bubarkan Pilkada Jakarta kalau menghancurkan bangsa ini. Bisa kok kalau hanya Pilkada Jakarta buat negara ini harus terkoyak koyak, Indonesia bukan DKI Jakarta," kata Akom di di acara Press Gathering Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Wisma DPR Kopo, Puncak, Bogor, Jumat (18/11).
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Kenapa PKD penting di Pilkada? Jumlah anggota PKD biasanya 1 orang di setiap desa atau kelurahan.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Kenapa penting menjaga kerukunan di pemilu? Pemilu sering kali memunculkan sejumlah masalah yang ada di masyarakat. Salah satu masalah yang kerap terjadi adalah masalah kerukunan. Proses politik yang sengit antar kandidat calon pemilu, kerap kali memunculkan perbedaan pendapat antar masyarakat.
-
Kenapa PDIP melobi PKB untuk Pilkada Jakarta? 'Atas dasar fakta itu, kami berniat menjalin kerja sama politik dengan PKB. Waktu itu kan PDIP belum bisa mengajukan calon sendiri sebab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 yang membolehkan kami mengajukan calon sendiri belum ada,' tambah dia.
Akom merasa sedih jika persatuan dan kesatuan bangsa dikorbankan. Dia menyindir ada salah satu calon gubernur DKI Jakarta yang dinilai sering melontarkan ucapan yang tidak etis dan buruk.
"Saya sedih kalau persatuan Indonesia dikorbankan hanya karena Pilkada Jakarta yang kebetulan punya calon yang punya mulutnya tidak masuk kelas, tidak sekolah maksudnya. Yang lainnya masuk, mulutnya disimpan di loker, itu yang sesungguhnya. Itu masalahnya," tegas Akom.
Calon ini, lanjut Akom, cenderung mengumbar kesombongan dalam setiap ucapannya. "Ini bukan soal agama, kalau dilihat dari latar belakangnya, hanya kita tidak boleh sombong, mulut kita harus dijaga, dan hati kita harus baik. Mungkin karena didorong oleh kesombongan," ungkapnya.
Oleh karena itu, Akom meminta kepada wartawan parlemen untuk tidak memberitakan dan mempromosikan konflik, termasuk soal kasus penistaan agama. Dia berharap media massa membantu menciptakan situasi damai dan kondusif serta tidak menonjolkan pemberitaan yang dapat memecah belah.
"Saya berulang ulang katakan sudah tahu negara ini sigap mengencangkan ikat pinggang, di berbagai negara kena ancaman terorisme, iklim yang ekstrem, bahaya narkoba, konflik perang karena radikalisme, bahaya narkoba dan melemahnya ekonomi dunia. itu kait mengait dan itu harus membuat kita solid," terang dia.
"Untuk soliditas bangsa adalah peran wartawan yang memberitakan agar susana perbedaan cari titik temu untuk cari titik temu, tidak menonjolkan perbedaan tapi menonjolkan persamaan dari perbedaan," pungkasnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Apdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.
Baca SelengkapnyaLSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD
Baca SelengkapnyaPKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaSelama syarat partai bisa dipenuhi oleh Anies maka bukan tidak PDI Perjuangan mencalonkan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaHari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.
Baca SelengkapnyaAhok dengan tegas menolak wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca SelengkapnyaSekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan koalisi gemuk bukan jaminan menang.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca SelengkapnyaSeluruh elemen bangsa seharusnya memahami kapan waktunya bertanding dan bersanding.
Baca Selengkapnya